ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKARA NAFKAH MADHIYAH (Studi Terhadap Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg)

CAHYANING, VIOLENSY (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERKARA NAFKAH MADHIYAH (Studi Terhadap Putusan No. 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Kompilasi Hukum Islam tidak menjelaskan secara jelas mengenai nafkah yang tidak diberikan atau sengaja dilalaikan oleh suaminya, padahal Diantara kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang suami dalam bahtera rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada orang-orang yang berada dalam tanggungannya. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 105 huruf c menyatakan apabila terjadi perceraian antara orang tuanya biaya pemeliharaan istri ditanggung oleh suaminya begitupun dalam surah AlBaqarah ayat 233, akan tetapi dalam hal ini kelalaian suami terhadap kewajibannya menjadi salah satu pemicu ketidakefektifan hukum di masyarakat, ibu selaku penggugat yang mengajukan gugatan nafkah madhiyah untuk anaknya, masih banyak yang mendapatkan kekecewaan karena penolakan dari majelis hakim atas gugatan tersebut, Padahal sejatinya hukum berfungsi untuk menciptakan dan memelihara ketertiban bukan malah sebaliknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No. 328/Pdt.G/2018/Pa.Gsg dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Putusan No. 328/Pdt.G/2018/Pa.Gsg. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dokumentasi, juga menggunakan fasilitas penelitian kepustakaan, Pendekatan yang akan penulis gunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma atau peraturan hukum lainnya dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif deduktif. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg menunjukkan sinergi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam penyelesaian perkara cerai talak akibat penelantaran nafkah. Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yuridis berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan prinsip maqashid alsyari‘ah, dengan menekankan pentingnya ketenteraman dan kasih sayang dalam rumah tangga. Ketika terjadi konflik berkepanjangan (syiqaq) dan kewajiban nafkah diabaikan, perceraian dianggap sebagai solusi sah dan adil. Putusan ini juga mencerminkan keselarasan antara hukum Islam dan hukum positif dalam kasus penelantaran nafkah. Dalam Islam, suami yang lalai memberi nafkah melanggar prinsip qawwam dan memberi hak istri untuk menggugat cerai. Sementara itu, hukum positif menyatakan bahwa penelantaran lebih dari tiga bulan dapat menjadi dasar cerai. Putusan ini menegaskan perlindungan terhadap hak istri dan keadilan yang seimbang antara nilai keislaman dan hukum nasional. ABSTRACT The Islamic Law Compilation does not explicitly explain the consequences of a father failing to provide or intentionally neglecting his financial obligations. However, one of the primary duties of a father within a family is to provide financial support to those under his care. As stated in Article 105(c) of the Islamic Law Compilation, in the event of parental divorce, the child's maintenance costs are borne by the father. This obligation is also emphasized in Surah Al-Baqarah (2:233). However, a father's negligence in fulfilling his financial responsibilities has contributed to the ineffectiveness of legal enforcement in society. Many mothers who file claims for past-due child support (nafkah madhiyah) often face disappointment due to the court's rejection of their claims. In reality, the function of the law is to create and maintain order, rather than causing further injustice. The formulation of the problem in this study is: How did the judge consider the decision in Case No. 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg, and how is the case analyzed from the perspective of Islamic law and positive law? This research employs a documentation-based method and utilizes library research. The approach used is a normative juridical approach, which aims to synchronize existing legal provisions in protecting legal norms or other legal regulations, and is analyzed using a descriptive-deductive method. The conclusion of this study is that the decision of the Religious Court of Gunung Sugih No. 328/Pdt.G/2018/PA.Gsg reflects a synergy between Islamic law and Indonesian positive law in resolving a divorce case due to neglect of financial support (nafaqah). The panel of judges considered juridical aspects based on the Marriage Law and the principles of maqa?id al-shari‘ah, emphasizing the importance of peace and affection in the household. When prolonged conflict (syiqaq) occurs and the obligation to provide financial support is neglected, divorce is considered a lawful and just solution. The decision also demonstrates harmony between Islamic and positive law in cases of spousal neglect. In Islamic law, a husband who fails to provide financial support violates the principle of qawwam and grants the wife the right to seek divorce. Meanwhile, under Indonesian positive law, neglect of financial support for more than three months without valid reason constitutes a legitimate ground for divorce. This ruling affirms the protection of the wife's rights and a balanced application of justice between Islamic values and national law.

Actions (login required)

View Item