TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Banumas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

AURA, NUR AINI (2025) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI TUGAS KEPALA DESA DALAM MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN DESA (Studi di Desa Banumas Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini menganalisis permasalahan pembangunan infrastruktur dalam pelaksanaan pembangunan desa di Desa Banumas Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur. Penelitian berfokus pada identifikasi penyebab lambatnya responsibilitas dalam pelaksanaan pembangunan desa Banumas. Konsep Fiqh siyasah, membahas implementasi kebijakan pemerintahan dalam Islam dengan menekankan pentingnya responsibilitas pemerintah dalam melaksanakan amanah pembangunan. Khususnya pada Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tugas Dan Kewenangan Kepala Desa. Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah Bagaimana pelaksanaan pembangunan desa menurut pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Tugas Kepala Desa di Desa Banumas. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan pendekatan studi kasus,data dikumpulkan melalui wawancara dengan Kepala Desa, Ketua BPD, masyarakat, dan dilengkapi observasi lapangan serta kajian pustaka. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan pembangunan desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 telah dijalankan oleh Pemerintah Desa, meskipun penerapannya belum mencapai tingkat yang maksimal dan optimal. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sinergi antara Pemerintah Desa dengan pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi. Dalam perspektif fiqh siyasah, pelaksanaan pembangunan tersebut telah sejalan dengan prinsip-prinsip kewenangan dalam konteks wizarah, meskipun realisasinya masih memerlukan peningkatan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu meningkatkan efektivitas dan responsivitas dalam tata kelola pemerintahan serta mengoptimalkan implementasi Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, khususnya terkait partisipasi masyarakat. Partisipasi aktif dari masyarakat diyakini dapat mempercepat proses pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan warga Desa Banumas. ABSTRACT This study analyzes the issue of infrastructure development in the implementation of village development in Banumas Village, Buay Pemuka Peliung District, East Ogan Komering Ulu (OKU) Regency. The analysis is based on the approach of Fiqh Siyasah and the provisions of Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning the Duties and Authorities of the Village Head. The research focuses on identifying the causes of the delayed government responsibility in the implementation of development in Banumas Village. The concept of Fiqh Siyasah discusses the implementation of governance policies in Islam, emphasizing the importance of government responsibility in fulfilling the mandate of development. This is especially relevant to Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 regarding the duties and authorities of the Village Head. The research problems addressed in this study are: How is the implementation of village development according to Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 concerning the Duties and Authorities of the Village Head in Banumas Village? And how is it viewed from the perspective of Fiqh Siyasah? This study uses a qualitative method with a case study approach. Data were collected through interviews with the Village Head, Head of the Village Consultative Body (BPD), community members, along with field observations and literature reviews. The collected data were analyzed using descriptive qualitative techniques. Based on the findings, the implementation of village development as stipulated in Article 26 Paragraph (1) of Law Number 6 of 2014 has been carried out by the Village Government, although its execution has not yet reached an optimal level. This is mainly due to the lack of synergy between the Village Government and higher levels of government. From the Fiqh Siyasah perspective, the development process aligns with the principles of authority within the context of wizarah, although improvements are still needed in its realization. Therefore, the Village Government is encouraged to enhance its effectiveness and responsiveness in governance, as well as to optimize the implementation of Article 26 of Law Number 6 of 2014, particularly regarding community participation. Active involvement of the community is believed to accelerate the development process and improve the welfare of Banumas Village residents.

Actions (login required)

View Item