KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENYADAPAN INFORMASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

ELSYE, DEVITA PUTRI (2025) KEWENANGAN BADAN INTELIJEN NEGARA DALAM PENYADAPAN INFORMASI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Sepanjang sejarah peradaban manusia dalam kegiatannya badan intelijen dijadikan sebagai suatu pembenaran dengan eksistensinya di dalam suatu wilayah pemerintahan atau negara. Sehingga adanya badan Intelijen secara harfiah tidak hanya dibutuhkan oleh negara-negara yang sudah merdeka, Eksistensi dan keberadan lembaga atau institusi Intelijen di dalam suatu wilayah atau negara dapat dikatakan sangatlah diperlukan dan versifat vital terhadap keutuhan dan keamanan negara atas gangguan dari luar yang bersifat penyerangan rahasia (sabotase), sebab keberadaan Intelijen negara tidak hanya diperlukan dalam konteks hubungan antar negara yang menjalin hubungan diplomatik ataupun lain sebagainya, akan tetapi bersifat universal atau global. Rumusan Masalah pada skripsi ini adalah yang Pertama yaitu bagaimana kewenangan Badan Intelijen dalam melakukan penyadapan informasi berdasarkan ketentuan UU No 17 Tahun 2011 serta yang kedua adalah tinjauan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Badan Intelijen Negara dalam penyadapan informasi. Metode penelitian ini adalah penelitian lapangan (Library Research) yang dilakukan secara sistematis guna mengungkapkan data-data yang akan diperlukan dalam penelitian yang bersumber dari lokasi penelitian, dalam hal ini kepustakaan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dalam hal ini dilakukan menelisik suber-sumber buku, dan data sekunder yang menggunakan jurnal dan lainnya, serta data tersier dengan berpedoman pada katalog dan lainnya. Pola berpikir dalam penelitian ini menggunakan pola berpikir deduktif dengan pendekatan menggunakan kualitatif yang didapatkan berdasarkan pada ketersediaan kepustakaan. Tindakan penyadapan yang dilakukan guna kepentingan intelijen berdasarkan Undang-undang Intelijen dapat dibenarkan sebab, guna kepentingan proses penegakan hukum yang dapat mengancam keutuhan, keselamatan, ketertiban bangsa dan negara, dengan didasarkan pada konsep didasarkan orang yang dicurigai melakukan ancaman dengan atas izini dari Ketua Badan Intelijen Negara, sedangkan dalam Islam Tindakan memata-matai bagi kaum Muslim sendiri ataupun kafir zimmy tidak diperkenankan, namun kafir harbiy berhak dilakukan memata-matai. Namun dengan konsep untuk mempertahankan ketahanan negara, maka dapat dikatakan tindakan tersebut Jaiz (Boleh) sebab terhadap prinsip pembelaan kehormatan („Irad), Agama (Din), Keturunan (Nasl), Harta (mal) dan akal (Aql) maka menjaga keutuhan negara merupakan suatu kewajiban setiap Individu Islam, sesuai dengan konsep Hubbul Wathon Minal Iman (mencintai tanah air adalah sebagian dari iman).

Actions (login required)

View Item