IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI OLEH PENGECER KEPADA KELOMPOK TANI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Viko, Sigit Kurnia (2025) IMPLEMENTASI PASAL 13 PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI OLEH PENGECER KEPADA KELOMPOK TANI PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi Pada Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 13 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 merupakan bentuk regulasi pemerintah dalam mendistribusikan pupuk bersubsidi oleh pengecer kepada petani agar pemerataan dan ketepatan sasaran bantuan dapat tercapai. Namun dalam pelaksanaannya di lapangan, khususnya di Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, masih ditemukan berbagai permasalahan distribusi yang mencakup keterlambatan penyaluran, data penerima yang tidak akurat, hingga minimnya pengawasan dari pihak terkait. Permasalahan ini berdampak pada menurunnya efektivitas kebijakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi Pasal 13 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh pengecer di Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri dan bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap Pasal 13 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh pengecer di Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pendistribusian pupuk bersubsidi oleh pengecer di Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat, dan untuk mengetahui Pandangan Fiqh Siyasah Terhadap pendistribusi pupuk bersubisidi oleh pengecer di Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Dengan menggunakan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota kelompok tani di Tiyuh Daya Asri, serta agen pengecer pupuk bersubsidi dan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 6 orang. Berdasarkan hasil penelitian, Penyaluran pupuk bersubsidi kepada Kelompok Tani Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri telah mengikuti prosedur Pasal 13 Permendag Nomor 4 Tahun 2023 melalui penebusan Kartu Tani dan sistem e-RDKK, namun pelaksanaannya masih menghadapi kendala teknis seperti masalah E-KTP, kurangnya sosialisasi, dan rendahnya literasi digital petani. Dalam perspektif Fiqh Siyasah Tanfiziyah, kebijakan ini adalah bentuk kebijakan administrasi pemerintah untuk mencapai kemaslahatan umum (ketahanan pangan), tetapi implementasinya dinilai belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip 'adl (keadilan) dan maslahah (kemaslahatan) karena adanya kendala seperti kurangnya pengawasan dan ketimpangan pendataan, yang menunjukkan defisit dalam pelaksanaan kebijakan dan memerlukan penguatan fungsi pengawasan agar penyaluran berjalan adil, transparan, dan subsidi tepat sasaran demi tercapainya tujuan syariat. Kata Kunci: Fiqh Siyasah Tanfiziyah, Kelompok Tani, Distribusi. ABSTRACT Article 13 of the Regulation of the Minister of Trade Number 4 of 2023 is a form of government regulation in distributing subsidized fertilizers by retailers to farmers so that the equity and accuracy of assistance targets can be achieved. However, in its implementation in the field, especially in the Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Farmer Group, Tumijajar District, Tulang Bawang Barat Regency, various distribution problems are still found which include delays in distribution, inaccurate recipient data, and lack of supervision from related parties. This problem has an impact on the decline in the effectiveness of policies in increasing agricultural productivity in the region. The formulation of the problem in this study is how to implement Article 13 of Trade Regulation Number 4 of 2023 concerning the Distribution of Subsidized Fertilizers by Retailers in the Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Farmer Group and how is Fiqh Siyasah's View of Article 13 of Trade Regulation Number 4 of 2023 concerning the Distribution of Subsidized Fertilizers by Retailers in the Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Farmer Group.The purpose of this study is to find out the distribution of subsidized fertilizers by retailers in the Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Farmer Group, Tumijajar District, Tulang Bawang Barat Regency, and to find out the views of Fiqh Siyasah on the distribution of subsidized fertilizers by retailers in the Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Farmer Group, Tumijajar District, Tulang Bawang Barat Regency. This research uses a qualitative method. This research includes field research. The data sources used are primary data and secondary data. Using data collection methods, the data collection methods used are observation, interviews, and documentation. The population in this study is all members of farmer groups in Tiyuh Daya Asri, as well as subsidized fertilizer retail agents and the sample used in this study is 6 people. Based on the results of the research, the distribution of subsidized fertilizers to the Sido Nyawah Tiyuh Daya Asri Farmer Group has followed the procedure of Article 13 of Permendag Number 4 of 2023 through the redemption of the Farmer Card and the e-RDKK system, but its implementation still faces technical obstacles such as E-KTP problems, lack of socialization, and low digital literacy of farmers. In the perspective of Fiqh Siyasah Tanfiziyah, this policy is a form of government administrative policy to achieve the general benefit (food security), but its implementation is considered not to be fully in line with the principles of 'adl (justice) and maslahah (benefit) due to obstacles such as lack of supervision and inequality in data collection, which shows a deficit in policy implementation and requires strengthening the supervisory function so that the distribution of Run fairly, transparently, and subsidies on target for the achievement of sharia goals. Keywords: Fiqh Siyasah Tanfiziyah, Farmer Group, Distribution.

Actions (login required)

View Item