ELSHINTA, NOVALIA KESUMA (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 22 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 12 TAHUN 2017 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT (Pada Penyelenggaraan Hiburan Orgen Tunggal di Kelurahan Pasar Krui Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat ). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.
|
PDF
Download (6MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
ABSTRAK Penelitian ini membahas implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, khususnya dalam konteks penyelenggaraan hiburan organ tunggal di Kelurahan Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. Hiburan organ tunggal merupakan bentuk kesenian yang telah berkembang menjadi bagian dari tradisi sosial masyarakat setempat. Namun, pelaksanaannya kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti gangguan ketertiban umum, penyalahgunaan minuman keras, narkoba, serta kenakalan remaja yang berdampak negatif bagi lingkungan sosial. suara musik yang keras mengganggu kenyamanan warga, kurangnya pengawasan, serta penyelenggaraan hiburan tanpa izin yang jelas. Selain itu, kurangnya penegakan sanksi tegas dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah antaranya Bagaimana implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? dan Bagaimana tinjauan fiqh siyasah Tanfidziyyah pada implementasi Pasal 22 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat? Jenis metode Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (field research), dan sifat penelitiannya deskriptif, sumber data berupa data primer dan data sekunder, Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, Dalam menganalisis, penelitian menggunakan analisis kualitatif dam dibantu dengan menggunakan teori yang bersangkutan dengan permasalahan ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut masih belum optimal akibat lemahnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan hukum yang tidak memadai oleh pihak berwenang. Lebih lanjut, ketidaksesuaian antara kerangka hukum formal dan kondisi sosial budaya masyarakat menimbulkan tantangan tambahan. Dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, pemerintah, perlu secara aktif menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang tegas namun tetap berwawasan budaya. Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif tanpa mengabaikan nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat akan hiburan. Kata Kunci: Implem ABSTRACT This study examines the implementation of Article 22 of Regional Regulation Number 12 of 2017 of Pesisir Barat Regency concerning Public Order and Community Tranquility, particularly in the context of single-organ entertainment events held in Pasar Krui Subdistrict, Pesisir Tengah District. Single-organ music performances have developed into a form of traditional social entertainment among local communities. However, their implementation often triggers various problems such as public disturbances, alcohol abuse, drug use, and juvenile delinquency, all of which negatively impact the social environment. Loud music, lack of supervision, unlicensed event organization, and weak law enforcement are key contributing factors. The research problems addressed in this study are: (1) How is the implementation of Article 22 of Regional Regulation Number 12 of 2017 of Pesisir Barat Regency regarding public order and community tranquility carried out? (2) What is the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah on the implementation of this regulation? This research is included in the field research type, and the nature of the research is descriptive? the data sources are in the form of primary data and secondary data. The data collection techniques are carried out by interviews, observation and documentation. In analyzing, the research uses qualitative analysis and is assisted by using theories related to this problem. The results of this study indicate that the implementation of these regulations is still suboptimal due to weak supervision, low public legal awareness, and inadequate law enforcement by the authorities. Furthermore, the mismatch between the formal legal framework and the socio-cultural conditions of the community poses additional challenges. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah, the government, as wali al-amr, needs to actively ensure the welfare of the community through firm but culturally aware policies. Therefore, synergy between local governments, law enforcement, and the community is crucial to create a safe, orderly, and conducive environment without neglecting cultural values and the community's need for entertainment
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 10 Nov 2025 08:18 |
| Last Modified: | 10 Nov 2025 08:18 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/41487 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


