TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 297 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009 MENGENAI PENANGANAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS

FRISKA, KAVITA (2025) TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PENERAPAN PASAL 297 UNDANG-UNDANG LALU LINTAS NOMOR 22 TAHUN 2009 MENGENAI PENANGANAN BALAP LIAR OLEH KEPOLISIAN SEKTOR TALANG PADANG KABUPATEN TANGGAMUS. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kenakalan remaja adalah suatu perilaku menyimpang yang dapat meresahkan masyarakat dan lingkungan sekitar, seperti maraknya kegiatan balapan liar di kalangan remaja tanpa mematuhi standar keamanan dan keselamatan berkendara. Balap liar adalah kegiatan beradu cepat kendaraan, baik sepeda motor maupun mobil, yang dilakukan diatas lintasan umum. Artinya kegiatan ini sama sekali tidak digelar dilintasan balap resmi, melainkan di jalan raya. Aksi tersebut merupakan aksi balap motor secara ilegal yang dilakukan mayoritas dari para remaja yang jelas melanggar ketentuan dan dapat dianggap sebagai kegiatan yang merugikan namun masih ada saja masyarakat atau kalangan remaja yang melanggar sehingga terjadinya kecelakaan. Aksi balapan liar merupakan tindakan yang melanggar hukum dan sanksi yang seharusnya diberikan kepada pelaku balap motor liar harus sesuai dengan sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut yaitu,(1) Bagaimana Implementasi Pasal 297 Undang-Undang lalu lintas Nomor 22 tahun 2009 mengenai penanganan Balap Liar oleh Polsek Talang Padang Kabupaten Tanggamus? (2) Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Penanganan Balap Liar berdasarkan pasal 297 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 di Talang Padang Kabupaten Tanggamus? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (field Research). Teknik pengumpulan data adalah Observasi, wawancara dan dokumentasi. teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian yaitu 3 Anggota Kepolisian Sektor, 2 Pelaku Balap Liar, 1 Pemilik Bengkel, 1 Pemilik Motor dan 2 Masyarakat Talang Padang. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa (1) Penerapan Pasal 297 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 terhadap penanganan balap liar dilakukan melalui dua tindakan yakni upaya represif dan preventif. Upaya represif dengan menangkap pelaku serta motor-motor yang tertangkap razia pada aksi balap liar tersebut untuk dilakukan pembinaan setelah itu pemberian sanksi terhadap pelaku, sedangkan upaya Preventif/pencegahan yakni melakukan patroli di lokasi yang sering terjadi aksi balap liar. (2) Penerapan fiqih siyasah dalam Penerapan Pasal 297 UU No.22 Tahun 2009 terhadap penanganan balap liar di Talang Padang sejalan dengan prinsip kemaslahatan fiqih siyasah. Penerapan pasal tersebut bertujuan untuk menciptakan keamanan, ketertiban, dan kesejahteraan bersama. Sanksi yang lebih tegas dan komprehensif diharapkan dapat memberikan efek jera yang lebih kuat dan mengurangi insiden balap liar. ABSTRACT Juvenile delinquency is a deviant behavior that can disturb the community and the surrounding environment, such as the rise of illegal racing activities among teenagers without complying with safety and security standards for driving. Illegal racing is an activity of competing vehicles, both motorbikes and cars, which is carried out on a public track. This means that this activity is not held on an official race track at all, but on the highway. This action is an illegal motorcycle racing action carried out mostly by teenagers who clearly violate the provisions and can be considered a detrimental activity, but there are still people or teenagers who violate it, resulting in accidents. Illegal racing is an act that violates the law and the sanctions that should be given to perpetrators of illegal motorcycle racing must be in accordance with the sanctions stated in the Law on Traffic and Road Transportation. Based on the background of the problem above, the author can put forward the following problem formulation, namely, (1) How is the Implementation of Article 297 of Traffic Law Number 22 of 2009 concerning the handling of Illegal Racing by the Talang Padang Police, Tanggamus Regency? (2) How does the Fiqh Siyasah Review relate to the Implementation of Illegal Racing under Article 297 of Law Number 22 of 2009 in Talang Padang, Tanggamus Regency? This study used a qualitative method with a field research approach. Data collection techniques were observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used were data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The research subjects were 3 Sector Police Members, 2 Illegal Racers, 1 Workshop Owner, 1 Motorcycle Owner and 2 Talang Padang Residents. Based on the research results, it can be concluded that (1) The implementation of Article 297 of Law No. 22 of 2009 regarding illegal racing is carried out through two measures: repressive and preventive measures. Repressive measures involve arresting perpetrators and motorcycles caught in raids for guidance and then imposing sanctions on the perpetrators. Preventive measures involve patrolling locations where illegal racing frequently occurs. (2) The application of Islamic jurisprudence (fiqh siyasah) in the handling of illegal racing in Talang Padang aligns with the principle of public welfare (kemaslahah) in Islamic jurisprudence. The application of this article aims to create security, order, and shared prosperity. Firmer and more comprehensive sanctions are expected to provide a stronger deterrent effect and reduce illegal racing incidents.

Actions (login required)

View Item