PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu)

SYAFIRA, DINI ASMARANI (2025) PERLINDUNGAN ANAK BERBASIS MASYARAKAT PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosial. Negara perlu turun tangan melakukan pencegahan dan mengatasi tindak kekerasan terhadap anak, karena tindak kekerasan dapat dikatakan sebagai penyimpangan terhadap Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menganalisis implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat dan perspektif Fiqh Siyasah Tanfīdziyah terhadap implementasi kebijakan tersebut. Bertujuan untuk mengetahui implementasi Pasal 12 Peraturan Bupati Kabupaten Pringsewu Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perlindungan Anak Berbasis Masyarakat serta meninjau dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfīdziyah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi lapangan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pringsewu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan ini masih menghadapi kendala dalam koordinasi lintas sektor dan keterbatasan anggaran, dari perspektif Fiqh Siyasah Tanfīdziyah bahwa kebijakan ini sejalan dengan prinsip maslahah dalam perlindungan anak dan tanggung jawab negara terhadap kesejahteraan rakyatnya. ABSTRACT Child protection refers to all efforts made to create conditions in which every child can fulfill their rights and responsibilities for their proper physical, mental, and social development and growth. The state must take action to prevent and address acts of violence against children, as such acts constitute a violation of human rights. This study analyzes the implementation of Article 12 of Regent Regulation Number 30 of 2021 concerning Community-Based Child Protection, as well as the perspective of Fiqh Siyasah Tanfīdziyah on the implementation of this policy. The purpose of this study is to examine the implementation of Article 12 of the Regent Regulation of Pringsewu Regency Number 30 of 2021 on Community-Based Child Protection and to review it from the perspective of Fiqh Siyasah Tanfīdziyah. This research employs a qualitative descriptive method with a field study approach conducted at the Office of Women Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning of Pringsewu Regency. The findings indicate that the implementation of this policy still faces challenges in terms of crosssectoral coordination and budget limitations. From the perspective of Fiqh Siyasah Tanfīdziyah, the policy aligns with the principle of maslahah (public interest) in protecting children and reflects the state's responsibility to ensure the welfare of its people.

Actions (login required)

View Item