TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Jalan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara)

MUTIARA, ANANDA (2025) TINJAUAN SIYĀSAH TANFĪZIYYAH DALAM IMPLEMENTASI PASAL 17 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 4 TAHUN 2022 TENTANG KETERTIBAN UMUM (Studi di Jalan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (10MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (10MB)

Abstract

ABSTRAK Keadaan tatanan sosial yang seimbang akan menciptakan suasana aman dan tertib yang menjadi salah satu faktor penting dalam terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Namun, semakin pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dan aktivitas perdagangan, khususnya pedagang kaki lima, kerap menimbulkan permasalahan baru. Keberadaan pedagang kaki lima yang memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar sering kali mengakibatkan ketidakteraturan, mengganggu kelancaran lalu lintas, dan mengurangi kenyamanan masyarakat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 tentang Ketertiban Umum di Jalan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? (2) Bagaimana Tinjauan Siyāsah Tanfīziyyah Dalam Implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Ketertiban Umum di Jalan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara? Metode Penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini ialah analisis kualitatif deskriptif dan penelitian lapangan (field research), sumber data yang yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 36 orang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), 40 orang pegawai Kecamatan Kotabumi Selatan, 28 orang Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja, 10 Pedagang Kaki dan sampel dalam penelitian ini terdiri dari 1 orang pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 1 orang pegawai Dinas Kecamatan Kotabumi Selatan, 2 orang Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, 4 orang pedagang kaki lima, 3 orang warga sekitar di Jalan Kelapa Tujuh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2022 telah dijalankan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui kegiatan penertiban dan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, meskipun masih terdapat hambatan seperti rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), dan kondisi lingkungan yang kurang kondusif. Dalam perspektif Siyāsah Tanfīdziyyah, pelaksanaan peraturan ini telah sesuai dengan prinsip pelaksanaan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat, di mana pemerintah daerah memiliki kewajiban menjaga ketertiban, keamanan, dan ketentraman publik melalui kebijakan yang sejalan dengan syariat Islam. ABSTRACT A balanced social order will create a safe and orderly atmosphere which is an important factor in fulfilling people's living needs. However, the increasingly rapid growth in population and trade activities, especially street vendors, often gives rise to new problems. The presence of street vendors who utilize public facilities such as sidewalks often results in disorder, disrupts traffic flow, and reduces public comfort. The formulation of the problem in this study is (1) How is the implementation of Article 17 of the Regional Regulation of North Lampung Regency Number 4 of 2022 concerning Public Order on Jalan Kelapa Tujuh, South Kotabumi District, North Lampung Regency? (2) How is the Review of Siyasah Tanfīziyyah in the Implementation of Article 17 of the Regional Regulation of North Lampung Regency Number 4 of 2022 Concerning Public Order on Jalan Kelapa Tujuh, South Kotabumi District, North Lampung Regency? The research method used in this study is descriptive qualitative analysis and field research, the data sources collected are primary data and secondary data.. The population in this study were 36 employees of the Investment and One-Stop Integrated Services Agency (DPMPTSP), 40 employees of the South Kotabumi District, 28 employees of the Civil Service Police Unit, 10 street vendors and the sample in this study consisted of 1 employee of the Investment and One-Stop Integrated Services Agency, 1 employee of the South Kotabumi District Office, 2 employees of the Civil Service Police Unit, 4 street vendors, 3 local residents on Jalan Kelapa Tujuh The results of the study indicate that the implementation of Article 17 of the North Lampung Regency Regional Regulation Number 4 of 2022 has been carried out by the Civil Service Police Unit through regulatory activities and outreach to street vendors, although there are still obstacles such as low public awareness, limited human resources (HR), and less than conducive environmental conditions. From the perspective of Siyasah Tanfīdziyyah, the implementation of this regulation is in accordance with the principles of implementing laws that aim to realize the public welfare, where the regional government has an obligation to maintain public order, security, and peace through policies that are in line with Islamic law.

Actions (login required)

View Item