TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (Studi Desa Pungguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara)

M Ardicha, Priyantama (2025) TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DALAM JUAL BELI TANAH DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI (Studi Desa Pungguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Jual beli dengan hak membeli kembali merupakan salah satu bentuk transaksi yang berkembang di masyarakat, di mana penjual tetap memiliki hak untuk membeli kembali barang yang telah dijual. Praktik ini terjadi di Desa Pungguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dengan kebiasaan tidak menyerahkan sertifikat atau Akta Jual Beli (AJB) kepada pembeli. Secara hukum pertanahan Indonesia, praktik tersebut tidak diakui karena bertentangan dengan prinsip hukum adat yang menyatakan bahwa jual beli tanah bersifat mutlak dan tidak mengenal hak membeli kembali. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui praktik jual beli tanah dengan hak membeli kembali di Desa Pungguk Lama, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara, dan (2) menganalisis tinjauan hukum Islam serta hukum positif terhadap praktik tersebut. Penelitian menggunakan metode lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif analitis komparatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi, kemudian dianalisis dengan teknik pemeriksaan data, klasifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli tanah dengan hak membeli kembali di Desa Pungguk Lama sering menimbulkan kerugian, karena tanah yang telah diperbaiki atau meningkat nilainya tetap dapat dibeli kembali dengan harga awal. Praktik ini tidak diakui dalam hukum pertanahan Indonesia dan dinyatakan batal demi hukum. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut termasuk gharar (ketidakjelasan) dan mendekati riba. Sementara itu, menurut hukum positif, Pasal 1519 KUHPerdata serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1729 K/Pdt/2004 menyatakan bahwa jual beli dengan hak membeli kembali tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai perjanjian hutang-piutang terselubung (semu). ABSTRACT Sale and purchase with the right to buy back is a form of transaction that has developed in the community, where the seller retains the right to buy back the goods that have been sold. This practice occurs in Pungguk Lama Village, East Abung Subdistrict, North Lampung District, where the custom is not to hand over the certificate or Sale and Purchase Deed (AJB) to the buyer. Under Indonesian land law, this practice is not recognized because it contradicts the principles of customary law, which state that the sale and purchase of land is absolute and does not recognize the right to buy back. This research aims to: (1) to find out the practice of buying and selling land with the right to buy back in Pungguk Lama Village, East Abung Subdistrict, North Lampung Regency, and (2) to analyze the review of Islamic law and positive law on the practice. The research used a field research method with a comparative analytical descriptive approach. Data were collected through interviews and documentation, then analyzed using the techniques of data examination, classification, and conclusion drawing. The results show that the practice of buying and selling land with the right to buy back in Pungguk Lama Village often causes losses, because land that has been improved or increased in value can still be bought back at the initial price. This practice is not recognized in Indonesian land law and is declared null and void. In the perspective of Islamic law, the practice includes gharar (uncertainty) and approaches usury. Meanwhile, according to positive law, Article 1519 of the Civil Code and Supreme Court Decision No. 1729 K/Pdt/2004 state that sale and purchase with the right to repurchase is not allowed and is considered a disguised debt agreement (pseudo).

Actions (login required)

View Item