PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PESISIR PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung)

M. ARREZ, OCTAPYANOE KESOEMA (2025) PERAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA BANDAR LAMPUNG DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK PEREMPUAN PESISIR PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Sebagaimana dengan masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir, laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama pentingnya dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera dari mata pencahariannya yang berasal dari laut. Kontribusi perempuan untuk bisa beraktivitas produktif itu dimotivasi oleh keadaan mereka yang mengharuskan mereka untuk bisa membantu perekonomian rumah tangga dan memenuhi kebutuhan setiap harinya. Namun, seberapa besarnya perempuan untuk bisa ikut andil dalam kegiatan produktif di bidang perikanan, seringnya tidak mendapatkan pengakuan dari berbagai pihak. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak Perempuan Pesisir dan bagimana analisis perspektif fiqh siyāsah terhadap peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak Perempuan Pesisir. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak Perempuan Pesisir dan untuk mengetahui analisis perspektif fiqh siyāsah terhadap peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak Perempuan Pesisir. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitian deskriptif analitis yaitu data yang diperoleh dari lapangan kemudian disimpulkan lalu dianalisis. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 1 Penyuluh Perikanan Pertama, 1 Staf Perikanan Budidaya, dan 5 perempuan pesisir Cungkeng Bandar Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak perempuan pesisir sudah terlaksana namun belum maksimal, dimana bahwasanya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam memenuhi hak perempuan pesisir hanya terfokus pada target sasaran kelompok perempuan pesisir yang memiliki usaha perikanan.v Dan bantuan lainnya juga diperuntukkan untuk nelayan yang didominasi laki-laki. Meskipun begitu, masih adanya perempuan nelayan tidak bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah karena tidak adanya pengakuan resmi mengenai identitas perempuan nelayan. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung dalam upaya pemenuhan hak perempuan pesisir dalam perspektif fiqh siyāsah belum sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam fiqh siyāsah. Dalam hal ini, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bandar Lampung sudah melaksanakan upaya memenuhi hak perempuan pesisir namun belum menyentuh keseluruhannya. Bahwa terdapat beberapa perempuan nelayan yang tidak mendapatkan hakhaknya karena belum mendapatkan pengakuan identitasnya sebagai nelayan karena profesi nelayan dianggap sebagai pekerjaan dari kaum laki-laki saja. Sehingga, prinsip keadilan dan persamaan belum terimplementasikan dengan baik.ABSTRACT As with communities living in coastal areas, men and women have equally important roles in realizing a prosperous life from their livelihoods originating from the sea. Women's contribution to being able to carry out productive activities is motivated by their circumstances which require them to be able to help with the household economy and meet their daily needs. However, how much women can take part in productive activities in the fisheries sector often does not receive recognition from various parties. The formulation of the problem in this research is what is the role of the Bandar Lampung City Maritime and Fisheries Service in efforts to fulfill the rights of Coastal Women and what is the analysis of the fiqh siyāsah perspective on the role of the Bandar Lampung City Maritime and Fisheries Service in efforts to fulfill the rights of Coastal Women. The aim of this research is to determine the role of the Bandar Lampung City Maritime Affairs and Fisheries Service in efforts to fulfill the rights of Coastal Women and to determine the fiqh siyāsah perspective analysis of the role of the Bandar Lampung City Maritime Affairs and Fisheries Service in efforts to fulfill the rights of Coastal Women. This type of research is field research with the nature of analytical descriptive research, namely data obtained from the field is then concluded and then analyzed. Data analysis was carried out using qualitative methods. Data collection techniques were carried out using observation, interviews and documentation. The samples used in this research were 1 First Fisheries Extension Officer, 1 Aquaculture Staff, and 5 women from the Cungkeng coast of Bandar Lampung. The results of the research show that the role of the Bandar Lampung City Maritime and Fisheries Service in efforts to fulfill coastal women's rights has been implemented but is not yet optimal, whereas the Bandar Lampung City Maritime and Fisheries Service in fulfilling coastal women's rights only focuses on the target group of coastal women who own fisheries businesses. . And other assistance is also intended for fishermen who are dominated by men. Even so, therevii are still women fishermen who cannot get assistance from the government because there is no official recognition of the identity of women fishermen. The role of the Bandar Lampung City Maritime Affairs and Fisheries Service in efforts to fulfill coastal women's rights from a fiqh siyāsah perspective is not yet in accordance with the principles contained in fiqh siyāsah. In this case, the Bandar Lampung City Maritime Affairs and Fisheries Service has implemented efforts to fulfill coastal women's rights but has not yet covered all of them. That there are several female fishermen who do not get their rights because they have not received recognition for their identity as fishermen because the fishing profession is considered a job for men only. Thus, the principles of justice and equality have not been implemented properly.

Actions (login required)

View Item