TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH DALAM IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: B/182/KTPS/III.03/2020 TENTANG PANITIA PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 (Studi di Pekon Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat)

ROY, RAHMAD HIDAYAT (2025) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH DALAM IMPLEMENTASI KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT NOMOR: B/182/KTPS/III.03/2020 TENTANG PANITIA PERENCANAAN PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM TAHUN ANGGARAN 2020 (Studi di Pekon Kubuliku Jaya Kecamatan Batu Ketulis, Kabupaten Lampung Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pengadaan tanah untuk kepentingan umum merupakan salah satu kebijakan strategis pemerintah yang bertujuan mendukung pembangunan infrastruktur. Namun, dalam praktiknya kebijakan ini sering menimbulkan permasalahan, terutama terkait penentuan nilai ganti rugi dan transparansi proses musyawarah dengan masyarakat. Penelitian ini mengkaji implementasi Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor: B/182/KTPS/III.03/2020 tentang Panitia Penyelenggaraan Pengadaan Tanah di Pekon Kubu Liku Jaya, Kecamatan Batu Ketulis, serta menganalisisnya melalui perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah, khususnya pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan hak masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Informan penelitian meliputi masyarakat terdampak pengadaan tanah, aparat pekon, serta pihak panitia pengadaan tanah. Data yang diperoleh dianalisis secara interaktif dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta diuji keabsahannya melalui triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif keputusan bupati memiliki dasar hukum yang kuat dan bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum. Namun, implementasinya masih menghadapi kendala, terutama dalam hal penentuan ganti rugi yang dianggap tidak sesuai harga pasar, kurangnya transparansi proses musyawarah, serta minimnya perlindungan hak-hak masyarakat terdampak. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah, kondisi ini belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan, kemaslahatan, dan amanah. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan dalam mekanisme musyawarah, peningkatan keterbukaan informasi, serta penetapan nilai ganti rugi yang lebih objektif agar kebijakan tersebut selaras dengan syariat dan aspirasi masyarakat. ABSTRACT Land acquisition for public interest is one of the government’s strategic policies aimed at supporting infrastructure development. However, in practice, this policy often raises issues, particularly regarding the determination of compensation value and the transparency of the deliberation process with the community. This study examines the implementation of Lampung Barat Regent’s Decree Number: B/182/KTPS/III.03/2020 concerning the Land Acquisition Committee in Pekon Kubu Liku Jaya, Batu Ketulis District, and analyzes it through the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah, particularly on the principles of justice, public interest (maṣlaḥah), and protection of community rights. The research method used is a qualitative descriptive approach with data collection techniques including interviews, field observations, and documentation. The informants of this study consist of communities affected by land acquisition, village officials, and the land acquisition committee. The data obtained were analyzed interactively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, and their validity was tested using source triangulation. The results of the study indicate that normatively, the regent’s decree has a strong legal basis and aims to realize public welfare. However, its implementation still faces challenges, particularly in terms of compensation value considered inconsistent with market prices, lack of transparency in the deliberation process, and limited protection of the rights of affected communities. From the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah, this condition has not fully met the principles of justice, public interest, and trust (amānah). Therefore, improvements are needed in the deliberation mechanism, enhancement of information transparency, and a more objective determination of compensation value so that this policy is aligned with Islamic principles and community aspirations.

Actions (login required)

View Item