TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN BARANG INDEN PADA JUAL BELI MOTOR SECARA LANGSUNG (Studi Pada Dealer Bintang Mulya Jaya Lampung Timur)

Aditya, Pratama Putra (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENUNDAAN BARANG INDEN PADA JUAL BELI MOTOR SECARA LANGSUNG (Studi Pada Dealer Bintang Mulya Jaya Lampung Timur). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini mengkaji praktik jual beli motor dengan sistem inden langsung di Dealer Bintang Mulya Jaya Lampung Timur, khususnya terkait fenomena penundaan penyerahan barang yang kerap terjadi. Latar belakang masalah mencakup tingginya permintaan pasar yang seringkali tidak sejalan dengan ketersediaan stok fisik, menyebabkan konsumen dihadapkan pada skema inden yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian. Akad salam adalah suatu bentuk perjanjian jual beli dalam prinsip syariah di mana pembayaran dilakukan di muka (tunai) dan barang pesanan akan diserahkan pada waktu yang akan datang, sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan penjual mengenai jenis, kualitas, jumlah, dan waktu penyerahan barang. Rumusan masalah utama dalam penelitian ini adalah Bagaimana penundaan barang Inden pada jual beli motor Secara Langsung di dealer Bintang Mulya Jaya Lampung Timur dan Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan barang Inden pada jual beli motor Secara Langsung di dealer Bintang Mulya Jaya Lampung Timur. Adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penundaan barang Inden pada jual beli motor Secara Langsung di dealer Bintang Mulya Jaya Lampung Timur dan mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penundaan barang Inden pada jual beli motor Secara Langsung di dealer Bintang Mulya Jaya Lampung Timur. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pihak dealer dan konsumen yang mengalami penundaan, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan barang inden sebagian besar disebabkan oleh faktor di luar kendali dealer, yakni kendala suplai dari pabrikan (produksi, komponen), masalah logistik, dan tingginya permintaan. Dealer telah memiliki kebijakan komunikasi proaktif dan solusi non-finansial sebagai bentuk apresiasi, serta menjamin hak pembatalan dengan pengembalian uang muka penuh. Namun, ditemukan adanya inkonsistensi dalam implementasi komunikasi di lapangan, yang berdampak pada perbedaan persepsi dan tingkat kepuasan konsumen. Dari tinjauan Hukum Ekonomi Syariah, praktik inden secara umum dapat diakomodasi oleh akad salam atau istishna'. Kebijakan dealer terkait transparansi informasi, hak pembatalan, dan pengembalian uang muka penuh umumnya selaras dengan prinsip penghindaran gharar dan penegakan amanah dan adl. Meskipun demikian, inkonsistensi komunikasi dan ketiadaan kompensasi finansial untuk kerugian riil akibat penundaan menuntut perhatian lebih lanjut guna memastikan pemenuhan nilai-nilai syariah secara holistik dalam setiap transaksi. ABSTRACT This study examines the practice of buying and selling motorcycles using a direct pre-order system at the Bintang Mulya Jaya dealership in East Lampung, specifically regarding the frequent delays in delivery. The background of the problem includes high market demand that often does not align with physical stock availability, leaving consumers faced with an inorder system that has the potential to create uncertainty. Salam contract is a form of sale and purchase agreement based on sharia principles where payment is made in advance (cash) and the ordered goods will be delivered at a future time, according to the agreement between the buyer and seller regarding the type, quality, quantity and time of delivery of the goods. The main research questions are: How are pre-order delays handled in direct motorcycle sales at the Bintang Mulya Jaya dealership in East Lampung and how does Sharia economic law address pre-order delays in direct motorcycle sales at the Bintang Mulya Jaya dealership in East Lampung? The objectives of this study are to understand pre-order delays in direct motorcycle sales at the Bintang Mulya Jaya dealership in East Lampung and to understand the Sharia economic law perspective on pre-order delays in direct motorcycle sales at the Bintang Mulya Jaya dealership in East Lampung. The research method used is a qualitative case study approach. Data collection was conducted through in-depth interviews with dealers and consumers experiencing delays, as well as analysis of related documents. The research findings indicate that delays in pre-order items are largely due to factors beyond the dealer's control, including supply constraints from manufacturers (production, components), logistical issues, and high demand. Dealers have implemented proactive communication policies and non-financial solutions as a form of appreciation, as well as guaranteeing cancellation rights with a full refund of the down payment. However, inconsistencies in the implementation of these communications in the field have been identified, resulting in differing consumer perceptions and levels of satisfaction. From a Sharia Economic Law perspective, pre-order practices can generally be accommodated by salam or istishna' contracts. Dealer policies regarding information transparency, cancellation rights, and full refunds of down payments generally align with the principles of avoiding gharar and upholding amanah and adl. However, inconsistencies in communication and the absence of financial compensation for actual losses due to delays require further attention to ensure the holistic fulfillment of Sharia values in every transaction.

Actions (login required)

View Item