TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN POTONGAN HARGA BUAH KELAPA (Studi Di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin)

LIYAS, NAWIYANDI (2025) TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP SISTEM PEMBAYARAN UTANG BERDASARKAN POTONGAN HARGA BUAH KELAPA (Studi Di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perkebunan kelapa menjadi sektor penopang utama perekonomian desa tersebut serta berperan penting dalam pembangunan berkelanjutan yang bergantung pada sumber daya alam, kualitas lingkungan, dan sumber daya manusia. Namun demikian, ketergantungan penuh pada komoditas kelapa menghadapi tantangan tersendiri, terutama ketika musim dan harga pasar tidak stabil, yang mempengaruhi pendapatan petani. Hal ini mendorong petani untuk berutang kepada pengepul kelapa, yang dalam praktiknya menimbulkan masalah baru berupa potongan harga yang merugikan petani. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah 1. Bagaimana sistem pembayaran utang berdasarkan potongan harga buah kelapa di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin? 2. Bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap sistem pembayaran utang berdasarkan potongan harga buah kelapa di Desa Muara Sungsang Kecamatan Banyuasin II Kabupaten Banyuasin? Penelitian yang digunakan adalah penelitas kualitatif, penelitian lapangan digunakan untuk mengetahui terjadinya sesuatu sesuai dengan fakta yang sebenarnya dan juga Penulis menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan dengan jenis penelitian deskriptif. Adapun tenik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara observasi, dan dokumentasi, kemudian analisa data dilakukan dengan penyajian data, reduksi data, dan penyajian hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini ialah sistem pembayaran utang melalui potongan harga buah kelapa yang terjadi di Desa Muara Sungsang menempatkan petani dalam posisi yang lemah dan kurang menguntungkan. Petani yang membutuhkan modal untuk bertani terpaksa menerima pinjaman dari pengepul dengan syarat menjual hasil panennya dengan harga lebih rendah dari harga pasar. Hal ini menyebabkan mereka kehilangan sebagian besar keuntungan yang seharusnya bisa mereka peroleh, sehingga memperburuk kondisi ekonomi merek, sistem ini lebih menguntungkan pengepul dibandingkan petani. Pengepul mendapatkan kelapa dengan harga lebih rendah dari pasar, yang berarti mereka memperoleh margin keuntungan lebih besar saat menjualnya kembali. Dari perspektif hukum ekonomi Islam, akad ini tidak sah karena mengandung unsur riba dan tidak memenuhi syarat sahnya akad. Kondisi petani yang terpaksa menerima harga jual rendah akibat ketergantungan pada pinjaman modal dari pengepul menunjukkan tidak adanya unsur kerelaan (ridha). Padahal, dalam fiqih muamalah sahnya akad jual beli mensyaratkan adanya kesepakatan sukarela tanpa paksaan. Transaksi semacam ini lebih menyerupai akad qardh (pinjaman) yang dipersyaratkan dengan jual beli hasil panen di bawah harga wajar, sehingga bertentangan dengan prinsip syariah. ABSTRACT Coconut farming serves as the main economic pillar of the village and plays an essential role in sustainable development, depending on natural resources, environmental quality, and human resources. However, full dependence on coconut commodities faces several challenges, especially when weather conditions and market prices become unstable, affecting farmers' incomes. This condition pushes farmers to take loans from coconut collectors, which in practice leads to unfair price deductions that harm the farmers. The findings show that the debt repayment system through coconut price deductions places farmers in a weak and disadvantaged position. Farmers are forced to accept loans from collectors with the condition of selling their harvests below market prices, leading to reduced profits and worsening their economic conditions. The system benefits collectors more, as they obtain coconuts at lower prices and gain higher profit margins. From the perspective of Islamic economic law, this contract is considered invalid due to elements of riba and failure to meet the necessary conditions of a valid contract. When farmers are forced to accept lower selling prices due to loan dependency, the element of mutual consent (ridha) in the contract is not fulfilled. In Islamic jurisprudence (fiqh muamalah), a valid sale and purchase contract must be based on mutual willingness and free from coercion.

Actions (login required)

View Item