ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 (Studi tentang Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang)

HILMA, AULIA NABILAH (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023 (Studi tentang Penyelesaian Sengketa Perceraian Akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan adalah institusi penting yang bertujuan membentuk keluarga dan memenuhi kebutuhan kodrati manusia. Dalam hukum Islam dan peraturan Indonesia, perkawinan idealnya menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun, banyak perkawinan justru menghadapi konflik hingga kekerasan dalam rumah tangga yang berujung pada perceraian. Untuk menekan angka perceraian dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. Surat Edaran Mahkamah Agung ini memperketat syarat perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus, seperti bukti tidak ada harapan rukun kembali dan pisah tempat tinggal minimal (6) enam bulan. Namun, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, perceraian dapat dikabulkan tanpa syarat pisah tempat tinggal, demi perlindungan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut dalam penyelesaian sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Kelas 1A Tanjung Karang serta menganalisisnya dari perspektif hukum Islam. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 pada penyelesaian sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang? Bagaimana analisis hukum Islam terhadap penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dalam penyelesaian sengketa perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Pengadilan Agama kelas 1A Tanjung Karang ?Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskripsi kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder, dengan informan yang berjumlah 2 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 telah diterapkan secara aktif dalam praktik peradilan. Surat Edaran Mahkamah Agung ini menegaskan bahwa dalam perkara perceraian akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, bila terbukti adanya kekerasan dalam rumah tangga, maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa syarat pisah tempat tinggal selama enam bulan. Dalam analisis hukum Islam, langkah ini sejalan dengan tujuan hukum Islam (maqashid syariah) menurut Asy-Syatibi yaitu perlindungan akal (hifz alaql), perlindungan jiwa (hifz al-nafs), perlindungan keturunan (hifz al-nasl), dan perlindungan harta (hifz al-mal), serta memperkuat ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf )d(. Dengan demikian, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 dinilai sebagai bentuk kebijakan progresif yang sejalan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. ABSTRACT Marriage is an important institution that aims to form families and fulfill human needs. In Islamic law and Indonesian regulations, marriage ideally creates a family that is sakinah, mawaddah, warahmah, and eternal based on the One Almighty God. However, many marriages face conflict and domestic violence that lead to divorce. To reduce divorce rates and protect victims of domestic violence, the Supreme Court issued Supreme Court Circular No. 3 of 2023. This circular tightens the requirements for divorce due to ongoing disputes and conflicts, such as evidence of no hope for reconciliation and separation of residence for a minimum of six months. However, in cases of domestic violence, divorce may be granted without the requirement of separation, for the protection of the victim. This study aims to examine the implementation of the Supreme Court Circular Letter in resolving divorce disputes resulting from domestic violence at the Tanjung Karang Class 1A Religious Court and analyze it from an Islamic legal perspective. The formulation of the problem of this research is How is the application of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 in the settlement of divorce disputes due to domestic violence (KDRT) in the Religious Court class 1A Tanjung Karang? How is the analysis of Islamic law on the application of Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 in the settlement of divorce disputes due to domestic violence (KDRT) in the Religious Court class 1A Tanjung Karang?The research method used is a qualitative description approach with the type of field research. Data collection is done through interviews and documentation. The data sources used consist of primary data and secondary data, with informants totaling 2 people. The results showed that Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 has been actively implemented in judicial practice. This Supreme Court Circular Letter emphasizes that in divorce cases due to continuous disputes and quarrels, if there is evidence of domestic violence, then the divorce suit can be granted without the condition of separation of residence for six months. In the analysis of Islamic law, this step is in line with the objectives of Islamic law (maqashid syariah) according to Asy-Syatibi protection of reason (hifz al- aql), protection of soul (hifz al-nafs), protection of offspring (hifz al-nasl), and protection of property (hifz al-mal), as well as strengthening the provisions of the Compilation of Islamic Law Article 116 letter (d). Thus, Supreme Court Circular Letter Number 3 of 2023 is considered a form of progressive policy that is in line with the values of justice in Islam.

Actions (login required)

View Item