TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Fadila, Ari Fanani (2025) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 112/PUU-XX/2022 TENTANG MASA JABATAN PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dari empat tahun menjadi lima tahun. Perubahan tersebut memunculkan pro dan kontra, terutarna terkait urgensi dan landasan konstitusionalnya. Fokus penelitian ini adalah meninjau putusan tersebut dalam perspektif Fiqh Siyasah, cabang keilmuan Islam yang membahas tata kelola pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan teknik studi pustaka. Dalam penelitian ini dirumuskan masalah diantaranya, Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah dalam Putusan Nomor 112/PUUXX/2022 tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi? Dan Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tentang masa jabatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi? Tujuan penelitian ini untuk menunjukkan bahwa pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut dinilai masih lemah, terutama dari segi aspek kemaslahatan dan prinsip keadilan publik. Putusan yang berdekatan dengan momentum Pemilu ini juga menimbulkan dugaan adanya muatan politis yang dapat mengancam independensi KPK sebagai lembaga penegak hukum. Dalam perspektif Fiqh Siyasah, keputusan terkait kekuasaan atau pemerintahan harus memenuhi prinsip kemaslahatan (maslahah), keadilan, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan kepentingan masyarakat luas. Hasil penelitian menunjukan keputusan ini masih memicu perdebatan karena dianggap tidak memiliki urgensi yang jelas dan berpotensi membuka celah bagi penyalahgunaan kekuasaan, khususnya jika perubahan masa jabatan digunakan untuk mempertahankan kekuasaan demi kepentingan tertentu. Serta dalam pandangan siyāsah qadhā'iyyah, pengembangan periode kepemimpinan KPK dapat dilihat sebagai usaha untuk memperkuat efektivitas pemberantasan korupsi, sejalan dengan tujuan ajaran Islam. Namun, kebijakan ini perlu dilaksanakan dengan hati-hati, memastikan keadilan, manfaat, kepastian hukum, serta keseimbangan tetap terpelihara. Penilaian dan pengawasan yang ketat sangat diperlukan untuk menjamin bahwa keputusan ini membawa keuntungan maksimum bagi masyarakat dan tidak menyebabkan efek buruk yang lebih besar. ABSTRACT The term of office for the leadership of the Corruption Eradication Commission (KPK) has been extended from four years to five years. This change has sparked both support and opposition, particularly concerning its urgency and constitutional basis. This study focuses on reviewing the decision from the perspective of Fiqh Siyasah, a branch of Islamic knowledge that discusses governance based on the principles of Islamic law. The research employs a qualitative method with a normative-juridical approach and literature study techniques. The formulated research questions include: How do the Constitutional Court judges consider the decision Number 112/PUU-XX/2022 regarding the term of office of the KPK leadership? And how is the Constitutional Court Decision Number 112/PUU-XX/2022 on the KPK leadership term viewed from the perspective of Fiqh Siyasah? The purpose of this study is to demonstrate that the Constitutional Court’s legal considerations in this decision are still weak, especially in terms of public benefit and justice principles. The ruling, issued close to the election period, also raises suspicions of political motives that could threaten the independence of the KPK as a law enforcement institution. From the perspective of Fiqh Siyasah, decisions related to power or governance must fulfill the principles of public interest (maslahah), justice, and avoid actions that could harm the broader community’s interests. The research results show that this decision continues to provoke debate because it is considered to lack clear urgency and potentially opens the door to abuse of power, particularly if the extension of the term is used to maintain power for certain interests. From the viewpoint of siyāsah qadhā'iyyah, extending the leadership period of the KPK can be seen as an effort to strengthen the effectiveness of corruption eradication, in line with Islamic teachings. However, this policy must be implemented cautiously, ensuring justice, benefit, legal certainty, and balance are maintained. Strict evaluation and supervision are necessary to guarantee that this decision brings maximum benefit to society and does not cause greater harm.

Actions (login required)

View Item