TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASAS NETRALITAS PADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA 2024 (Studi di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah)

Monika, Novta Wulan Dari (2025) TINJAUAN FIQH SIYĀSAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 2 HURUF F UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG ASAS NETRALITAS PADA APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PILKADA 2024 (Studi di Kampung Tanjung Ratu Ilir Kecamatan Way Pengubuan Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Netralitas ASN dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan berarti ASN harus menjunjung tinggi keadilan dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya serta tidak memihak kepada salah satu partai politik atau organisasi, serta memihak atau bebas dari pengaruh atau kepentingan tertentu. Namun kenyataannya yang terjadi pada saat pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024 di Kampung Tanjung Ratu Ilir masih ada oknum ASN yang melanggar ketidaknetralan dengan alasan mengikuti perintah atasan. Hal tersebutlah yang menjadi permasalahan pada ketidaknetralan ASN di Kampung Tanjung Ratu Ilir. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Asas Netralitas pada Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2024 di Kampung Tanjung Ratu Ilir, dan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Asas Netralitas pada Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2024 di Kampung Tanjung Ratu Ilir menurut Perspektif Fiqh Siyāsah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field Research), dan bersifat deskriptif, Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. adapun metode pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah menggunakan metode dalam menemukan jawaban permasalahan, maka dapat disimpulkan bahwasannya Implementasi Asas Netralitas pada Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2024 di Kampung Tanjung Ratu Ilir masih belum terlaksana dengan baik, sikap Aparatur Sipil Negara di Kampung Tanjung Ratu Ilir dalam berpartisipasi pada Pilkada Kabupaten Lampung Tengah tahun 2024 juga tidak jujur, kata jujur dalam artian mereka memilih bukan semena-mena dari hati nurani tetapi dari unsur paksaaan atau curang. Hal ini terlihat dari masih adanya ASN yang tidak bersikap netral dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2024. Menurut perspektif Fiqh Siyāsah mengenai Implementasi Asas Netralitas pada Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada 2024 di Kampung Tanjung Ratu Ilir juga belum terlaksana dengan baik. Prinsip-prinsip dasar yang seharusnya dijalankan, yakni prinsip Amanah (tanggung jawab dan kejujuran dalam menjalankan tugas) dan prinsip Kemaslahatan (mengedepankan manfaat dan kebaikan bersama), belum sepenuhnya dipraktikkan oleh ASN di Kampung Tanjung Ratu Ilir maupun Pemimpin dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. ABSTRACT The neutrality of ASN in the context of governance means that ASN must uphold justice and objectivity in carrying out their duties and not side with any political party or organization, and side with or be free from certain influences or interests. However, in reality, during the election of the Regional Head and Deputy Regional Head in 2024 in Tanjung Ratu Ilir Village, there were still ASN individuals who violated non-neutrality on the grounds of following orders from their superiors. This is the problem with the non-neutrality of ASN in Tanjung Ratu Ilir Village. The problems discussed in this study are to find out how the Implementation of the Principle of Neutrality in State Civil Apparatus in the 2024 Pilkada in Tanjung Ratu Ilir Village, and to find out how the Implementation of the Principle of Neutrality in State Civil Apparatus in the 2024 Pilkada in Tanjung Ratu Ilir Village according to the Fiqh Siyāsah Perspective. This type of research is field research, and is descriptive, the data sources used are primary data and secondary data. The data collection methods are interviews, observations and documentation. After using the method to find the answer to the problem, it can be concluded that the Implementation of the Principle of Neutrality in the State Civil Apparatus in the 2024 Regional Election in Tanjung Ratu Ilir Village has not been implemented properly, the attitude of the State Civil Apparatus in Tanjung Ratu Ilir Village in participating in the 2024 Central Lampung Regency Election is also not honest, the word honest in the sense that they choose not arbitrarily from their conscience but from elements of coercion or cheating. This can be seen from the fact that there are still ASN who are not neutral in the election of the Regional Head and Deputy Regional Head in 2024. According to the Fiqh Siyāsah perspective regarding the Implementation of the Principle of Neutrality in the State Civil Apparatus in the 2024 Regional Election in Tanjung Ratu Ilir Village has not been implemented properly. The basic principles that should be implemented, namely the principle of Amanah (responsibility and honesty in carrying out duties) and the principle of Kemaslahatan (prioritizing the benefit and common good), have not been fully practiced by ASN in Kampung Tanjung Ratu Ilir or by Leaders in the implementation of the 2024 Pilkada.

Actions (login required)

View Item