TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAN LALU LINTAS JALAN DAN PELENGKAPAN JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Jalan Sultan Agung)

SALWA, PUTRI ALIFFA (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAN LALU LINTAS JALAN DAN PELENGKAPAN JALAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG (Studi Di Jalan Sultan Agung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

PDF Download (11MB)

Abstract

ABSTRAK Pasal 287 ayat (2) Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa “setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah atau larangan yang dinyatakan dengan alat pemberi isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (4) huruf C dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak 500 ribu”, akan tetapi masih banyak terdapat kasus tindak pidana pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 01 tahun 2018 apakah sudah sesuai dengan fakta di jalan dengan menggunakan teori fiqh siyasah tanfidziyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, dengan melakukan observasi dan wawancara dengan Dinas Perhubungan dan masyarakat. Bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pelanggaran Melawan Arah ialah faktor kurangnya kedisiplinan masyarakat, mempersingkat waktu ke tempat tujuan, kurangnya pemahaman tentang hukum. Hambatan menangani kasus pelanggaran Lalu Lintas Melawan Arah, kurangnya personil satuan Lalu Lintas yang berjaga, kurangnya kesadaran masyarakat akan akibat dari perbuatannya, dan kurangnya kerjasama dari Pihak Berwenang dengan masyarakat sendiri. Kepada Pihak Berwenang dapat bekerja sama dengan masyarakat, melakukan penyuluhan dan sosialiasi mengenai Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 untuk menekan angka pelanggaran Lalu Lintas di kota Bandar Lampung. Kata Kunci : Peraturan Walikota, Lalu Lintas, Fiqh Siyasah Tanfidziyah iii ABSRTACT Article 287 paragraph (2) of Law Number 22 of 2009 states that "any person who drives a motorized vehicle on the road who violates the rules of the order or prohibition stated by the Traffic signal device as referred to in Article 106 paragraph (4) letter C shall be punished with imprisonment for a maximum of 2 (two) months or a maximum fine of 500 thousand", however there are still many cases of criminal acts of traffic violations against the direction. This study aims to analyze the Regulation of the Mayor of Bandar Lampung Number 01 of 2018 whether it is in accordance with the facts on the road using the theory of fiqh siyasah tanfidziyah. The method used is a qualitative approach that is descriptive analysis, by conducting observations and interviews with the Transportation Service and the community. That the factors causing the occurrence of criminal acts of violations against the direction are the lack of public discipline, wanting to shorten the time to the destination, lack of understanding of the law. Obstacles to handling cases of traffic violations against the direction are the lack of Traffic unit personnel on duty, lack of public awareness of the consequences of their actions, lack of cooperation from the Authorities with the community itself. The Authorities can work together with the community, provide information and socialization regarding Law Number 22 of 2009 to reduce the number of traffic violations in the city of Bandar Lampung. Keywords: Mayoral Regulation, Traffic, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item