TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA APARATURPEMERINTAH PEKON DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Pemerintah Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)

REKO, SANJAYA (2025) TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KINERJA APARATURPEMERINTAH PEKON DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK (Studi Pada Pemerintah Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Pelayanan Publik di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat implementasi dari prinsip kesetaraan pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf e masih belum sepenuhnya terlaksana secara ideal. Berdasarkan observasi awal dan keluhan masyarakat, ditemukan adanya indikasi bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparatur pekon cenderung tidak merata. Warga yang memiliki kedekatan dengan aparat pekon seringkali mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, sementara yang lain mengalami keterlambatan atau bahkan pengabaian. Ketimpangan ini tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip keadilan administratif. Pelayanan publik yang diskriminatif mengarah pada pelanggaran nilai-nilai dasar negara dan melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintahan pekon sebagai ujung tombak pelayanan. Oleh karena itu membuat penulis tertarik untuk membahas dengan rumusan : Bagaimanakah Tinjauan Pasal 15 Huruf (e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik Di Pekon Gedung Cahya Kuningan Dalam Peningkatan Mutu Pelayanan Publik?, kemudian bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap kinerja aparatur pemerintah pekon dalam peningkatan mutu pelayanan publik di Pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research) dengan sifat penelitin deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatiif. Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Pasal 15 Huruf (e) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik pada pemerintah pekon Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat dalam peningkatan mutu pelayanan publik sudah berjalan dengan baik tetapi belum optimal, dikarenakan masih adanya keluh-keluhan dari masyarakat terkait tentang sikap aparatur yang belum sesuai dengan asas pelayanan publik, kemampuan aparatur, semangat kerja aparatur, transparansi proses pelayanan terhadap masyarakat, ketepatan waktu dan mekanisme atau tata cara sebuah pemberian pelayanan dan kurangnya disiplin aparatur. Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah terhadap kinerja aparatur pemerintah pekon dalam peningkatan mutu pelayan publik pada pemerintahan pekon Gedung cahya kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan secara optimal di karenakan masih adanya aparatur pemerintah pekon yang tidak Amanah dan tidak adil dalam menjalankan tugasnya. Seharusnya kinerja aparatur pemerintah desa sesuia dengan nilai yang terkandung dalam fiqh siyasah yaitu keadilan, meninggalkan yang tidak bernilai guna, ukhuwah, dan Amanah. Kata kunci :Pelayanan Publik, Aparatur Pekon, fiqh Siyasah ABSTRACT Public Services in the Gedung Cahya Kuningan Village, Ngambur District, Pesisir Barat Regency: The implementation of the principle of equality in public services as stipulated in Article 15 letter e has not yet been fully implemented. Based on initial observations and public complaints, there are indications that services provided by village officials tend to be uneven. Residents who are close to village officials often receive faster services, while others experience delays or even neglect. This inequality not only causes social unrest but also indicates a deviation from the principle of administrative justice. Discriminatory public services lead to violations of the nation's basic values and undermine public trust in village government institutions as the spearhead of service delivery. Therefore, the author is interested in discussing the formulation: How is the Review of Article 15 Letter (e) of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in Pekon Gedung Cahya Kuningan in Improving the Quality of Public Services?, then how is the review of fiqh siyasah regarding the performance of village government apparatus in improving the quality of public services in Pekon Gedung Cahya Kuningan, Ngambur District, Pesisir Barat Regency. The method used in this study is field research with a descriptive nature. Data collection techniques were carried out through direct interviews between the researcher and the informants, then the results were analyzed qualitatively. Based on the results of the study of the Review of Article 15 Letter (e) of Law Number 25 of 2009 concerning Public Services in the government of the village of Gedung Cahya Kuningan, Ngambur District, Pesisir Barat Regency in improving the quality of public services has been running well but not optimally, because there are still complaints from the community regarding the attitude of the apparatus that is not in accordance with the principles of public service, the ability of the apparatus, the work spirit of the apparatus, the transparency of the service process to the community, the timeliness and mechanisms or procedures for providing services and the lack of discipline of the apparatus. Reviewed from the Fiqh Siyasah Perspective on the performance of the village government apparatus in improving the quality of public services in the government of the village of Gedung Cahya Kuningan, Ngambur District, Pesisir Barat Regency has not run optimally because there are still village government apparatus who are not trustworthy and unfair in carrying out their duties. The performance of the village government apparatus should be in accordance with the values contained in fiqh siyasah, namely justice, leaving behind things that are not useful, ukhuwah, and trustworthy Keywords: Public Services, Village Apparatus, Fiqh Siyasah

Actions (login required)

View Item