IMPLEMENTASI PASAL 77 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung)

Ayu, Putri Pratistha (2025) IMPLEMENTASI PASAL 77 AYAT 1 UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENGENDARA YANG TIDAK MEMILIKI SURAT IZIN MENGEMUDI (SIM) DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFĪŻIYYAH (Studi Pada Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) sebagaimana diatur dalam Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 merupakan bentuk regulasi yang ditetapkan negara untuk menjaga keselamatan berlalu lintas. Namun dalam kenyataannya, masih ditemukan pengendara, khususnya kalangan remaja, yang tidak mematuhi ketentuan ini. Ketidakpatuhan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kesibukan, biaya, serta anggapan bahwa proses pengurusan SIM terlalu rumit. Rumusan masalah penelitian ini adalah agaimana implementasi Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengendara yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) dalam persfektif Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah . Penelitian ini termasuk kedalam penelitian lapangan (Field Research) yang didukung oleh penelitian pustaka (Library Research) dengan menggunakan metode kualitatif. Metode pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu wawancara dan observasi. Informan dalam penelitian ini terdiri dari aparat kepolisian lalu lintas serta pengendara kendaraan bermotor, terutama dari kalangan remaja yang belum memiliki SIM. Berdasarkan hasil penelitian Pasal 77 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 mengatur kewajiban memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pengendara kendaraan bermotor. Meskipun tingkat kepatuhan terhadap kewajiban ini sudah cukup tinggi, masih ada sekitar 15% hingga 20% pengendara yang tidak memiliki SIM. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpatuhan ini meliputi kesibukan, proses pembuatan SIM yang dianggap rumit, serta keterbatasan biaya. Bagi remaja, banyak yang belum memenuhi persyaratan usia atau merasa tidak ada waktu untuk mengurus SIM. Dalam perspektif Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah penegakan hukum lalu lintas, belum sesuai dengan tuntutan Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah penegakan hukum dengan prinsip perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan kepentingan umum. Negara memiliki wewenang untuk mengatur dan menegakkan hukum demi menjaga ketertiban serta keselamatan masyarakat luas, termasuk dalam sektor lalu lintas dan angkutan jalan. Kata Kunci : Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah , Pasal 77 Ayat 1 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009, Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Surat Izin Mengemudi (SIM) iii ABSTRACT The obligation to have a Driving License (SIM) as regulated in Article 77 Paragraph 1 of Law Number 22 of 2009 is a form of regulation set by the state to maintain traffic safety. However, in reality, there are still drivers, especially teenagers, who do not comply with this provision. This non-compliance is influenced by several factors, such as being busy, cost, and the assumption that the SIM processing process is too complicated. This research is included in field research supported by library research using qualitative methods. The data collection methods used by researchers are interviews and observations. Informants in this study consisted of traffic police officers and motor vehicle drivers, especially among teenagers who do not yet have a driving license. Based on the results of the study on the Implementation of Article 77 Paragraph 1 of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Against Drivers Who Do Not Have a Driving License (SIM), it shows that around 15%–20% of drivers do not have a SIM, with the majority being teenagers. Law enforcement carried out by officers in the form of tickets or fines has a positive influence on raising public legal awareness. In the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfīżiyyah , this law enforcement action is in line with the principle of protecting the safety of life and public interest. The state has the authority to regulate and enforce the law in order to maintain order and the safety of the wider community, including in the traffic and road transportation sectors. The state has the authority to regulate and enforce the law in order to maintain public order and safety, including in the field of traffic and road transportation. Keywords: Fiqh Siyāsah tanfidizyyah, Article 77 Paragraph 1 of Law Number 22 of 2009, Traffic, Road Transportation, Driving License (SIM)

Actions (login required)

View Item