ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 59 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di PT. Arci Ferdian Tambak Udang, Pekon Pardahaga, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat)

AFTA, WIJAYA (2025) ANALISIS SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 59 PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi di PT. Arci Ferdian Tambak Udang, Pekon Pardahaga, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Latar belakang penelitian ini didasarkan pada maraknya pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas industri tambak udang, khususnya oleh PT. Arci Ferdian Tambak Udang yang beroperasi di Pekon Pardahaga, Kecamatan Lemong, Kabupaten Pesisir Barat. Limbah yang dihasilkan dari kegiatan tambak udang tersebut dibuang langsung ke lingkungan tanpa pengelolaan yang memadai, sehingga mencemari perairan dan menurunkan kualitas ekosistem laut secara signifikan. Kondisi ini diperparah oleh keberadaan zat pencemar berbahaya dalam limbah seperti amonia, nitrat, fosfat, dan bahan organik yang dapat memicu eutrofikasi, menurunkan kadar oksigen terlarut, serta merusak kehidupan biota laut dan kesehatan masyarakat. Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dengan Pasal 59 secara khusus mengatur tentang partisipasi aktif masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa implementasi pasal tersebut belum berjalan secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode field research (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, dan mengaplikasikan teori Siyasah Tanfidziyah sebagai pisau analisis. Teori ini menekankan pentingnya pelaksanaan kebijakan publik oleh pemerintah yang dilandasi prinsip keadilan, efektivitas, dan tanggung jawab, sebagaimana dituntut dalam syariat Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pasal 59 Perda Nomor 2 Tahun 2016 masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan terhadap operasional industri tambak, minimnya pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, serta ketidaktegasan dalam penegakan sanksi terhadap pelanggar. Dari perspektif Siyasah Tanfidziyah, kondisi ini mencerminkan kegagalan dalam mewujudkan prinsip-prinsip pemerintahan yang amanah dan maslahat. Disimpulkan bahwa diperlukan penguatan kebijakan, termasuk peninjauan ulang mekanisme pengawasan dan penegakan hukum, serta peningkatan peran aktif masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah sebagai pemegang otoritas eksekutif memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kesejahteraan sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi ilmiah dalam membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan dan berbasis pada prinsip-prinsip siyasah syar’iyyah. Kata Kunci: Siyasah tanfidziyah, pencemaran lingkungan, tambak udang, perda lingkungan.ABSTRACT This research is motivated by the increasing environmental pollution caused by shrimp farming activities, particularly by PT. Arci Ferdian Tambak Udang, operating in Pekon Pardahaga, Lemong District, West Pesisir Regency. The waste generated from these shrimp farming operations is discharged directly into the environment without proper treatment, resulting in the contamination of water bodies and a significant decline in marine ecosystem quality. This situation is further exacerbated by the presence of harmful pollutants such as ammonia, nitrate, phosphate, and organic substances in the waste, which can trigger eutrophication, reduce dissolved oxygen levels, and harm both marine life and public health. In response to this issue, the Government of West Pesisir Regency enacted Regional Regulation (Perda) Number 2 of 2016 concerning the Control of Environmental Pollution and Damage, with Article 59 specifically regulating community participation in environmental protection and management. However, field findings indicate that the implementation of this article has not been optimal. This study employs a field research method with a descriptive qualitative approach and applies the theory of Siyasah Tanfidziyah as an analytical tool. This theory emphasizes the importance of executing public policies based on the Islamic principles of justice, effectiveness, and governmental responsibility. The research findings reveal several obstacles in the implementation of Article 59, including weak supervision of shrimp farm operations, limited public involvement in decision-making processes, and a lack of strict enforcement of sanctions against violators. From the perspective of Siyasah Tanfidziyah, this reflects a failure to uphold the values of trustworthy and beneficial governance (amanah and maslahat) as mandated in Islamic teachings. It is concluded that policy reinforcement is necessary, including a review of supervision and legal enforcement mechanisms, along with increased community participation in environmental management. As the holder of executive authority, the regional government bears both a moral and legal responsibility to ensure that every policy enacted reflects the values of justice and public welfare in accordance with Islamic principles. This research is expected to contribute academically to the development of sustainable and sharia based environmental governance. Keywords: Siyasah Tanfidziyah, environmental pollution, shrimp farming, regional regulation.

Actions (login required)

View Item