TINJAUAN FIQH SIY²S²H M²LIY²H TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan)

SHINE, AL ANJUWI (2025) TINJAUAN FIQH SIY²S²H M²LIY²H TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Masalah keuangan desa dapat menjadi tantangan serius yang dapat menghambat pembangunan. Dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Sabah Balau dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik dimana salah satu prinsipnya adalah akuntabilitas yang berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa. Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018? dan Bagaimana tinjauan fiqh siy±s±h m±liy±h terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan? Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan sifat deskriptif analisis kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data meliputi, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode pengolahan data yaitu, pemeriksaan data, penandaan data, dan sistemasi data, kemudian analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Desa Sabah Balau telah dijalankan secara sistematis melalui lima tahapan utama, yakni perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal ini dibuktikan dengan adanya banner kegiatan pembangunan di kantor desa. Terdapat laporan pertanggungjawaban terkait keuangan desa yang dilaporkan kepada pihak pemerintah daerah secara tepat waktu. Serta setiap kegiatan yang berhubungan dengan keuangan desa selalu dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan masyarakat tentang dana yang diperoleh dan akan dialokasikan untuk apa saja. Tinjauan fiqh siyasah maliyah terkait dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Desa Sabah Balau Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan dalam prinsip-prinsip fiqh siyasah seperti musyawarah (asy-syura), keadilan (al-„adl), persamaan (al-musawah), dan kebebasan (hurriyah) telah diterapkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program desa. Anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) sebagai alat pengelolaan keuangan desa dianalisis dengan mengacu pada konsep kharraj. Kata kunci: Fiqh Siyasah Maliyah, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa. ABSTRACT Village financial problems can become a serious challenge that can hinder development. In the management of village finances in Sabah Balau Village, there is a demand for a good governance aspect where one of the principles is accountability based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018 concerning Village Financial Management. Accountability is the obligation to account for the management of village finances. The research problem formulation is: How is the accountability of the financial management of Sabah Balau Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency based on the Minister of Home Affairs Regulation Number 20 of 2018? And what is the review of fiqh siyāsah mālīyah towards the accountability of financial management of Sabah Balau Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency? The type of research used is field research with a descriptive qualitative analysis approach. The sources of data used are primary data and secondary data. The data collection methods include interviews, observations, and documentation. The data processing methods are data checking, data marking, and data systematization, followed by data analysis using qualitative descriptive. The research results indicate that the Accountability of Financial Management in Sabah Balau Village has been carried out systematically through five main stages, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. This is evidenced by the presence of construction activity banners at the village office. There are responsibility reports related to village finances that are submitted to the local government in a timely manner. Additionally, every activity related to village finances is always discussed in advance with the community regarding the funds obtained and how they will be allocated. A review of fiqh siyasah maliyah concerning the accountability of financial management in Sabah Balau Village, Tanjung Bintang District, South Lampung Regency, aligns with the principles of fiqh siyasah such as consultation (asy-syura), justice (al-„adl), equality (al-musawah), and freedom (hurriyah) that have been applied in the planning and implementation processes of the village program. The village revenue and expenditure budget (APBDes) as a tool for village financial management is analyzed with reference to the kharraj concept. Keywords: Fiqh Siyasah Maliyah, Accountability, Village Financial Management.

Actions (login required)

View Item