IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten

RANTI, APRILIA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT 2 PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 33 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 05 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten. Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Kedisiplinan pegawai pemerintah yang ada di Kantor Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur merupakan sebuah kunci keberhasilan terhadap kinerja, baik dalam hal kinerja pegawai, sampai kepada pelayanan yang diberikan kepada masyarakat melalui unit kerja. Penelitian ini dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yaitu: (1) Bagaimana Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Kantor Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. (2) Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Kantor Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif, yaitu berupa kata tertulis atau lisan yang dihasilkan dari informan yang diamati. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian field research, yaitu penelitian yang ada di lapangan. Tekhnik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan metode dokumentasi. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur di Kantor Kecamatan Gunung Pelindung. Pada kenyataannya peraturan tersebut belum berjalan secara optimal, karena tingkat motivasi kerja yang masih rendah. Beberapa pegawai yang ada kantor kecamatan belum menanamkan sikap disiplin dalam bekerja, terutama kedisiplinan waktu yang masih sering diabaikan. Perspektif Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Pasal 2 Ayat 2 Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 33 Tahun 2022 di Kantor Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur belum sesuai dan berbanding terbalik dengan Siyasah Tanfidziyah dimana seharusnya setiap pegawai pemerintah atau Apatur Sipil Negara mampu melaksanakan peraturan dengan penuh keikhlasan, amanah, dan disiplin serta bertanggung jawab. Hal ini terbukti dengan masih ada pegawai pemerintah atau ASN yang melakukan pelanggaran peraturan yang berlaku. Kata Kunci: Disiplin, Pegawai Pemerintah Siyasah Tanfidziyyah. ABSTRACT The discipline of government employees at the Gunung Pelindung Subdistrict Office in East Lampung Regency is a key to success in terms of performance, both in terms of employee performance and the services provided to the community through work units. This study was conducted to answer the following questions: (1) How is the implementation of Article 2 Paragraph 2 of East Lampung Regent Regulation Number 33 of 2022 concerning Amendments to East Lampung Regent Regulation Number 05 of 2022 concerning Guidelines for Providing Additional Income to Civil Servants within the East Lampung Regency Government at the Gunung Pelindung Subdistrict Office, East Lampung Regency (2) What is the perspective of Fiqh Siya ̅sah on the implementation of Article 2 Paragraph 2 of East Lampung Regent Regulation Number 33 of 2022 concerning amendments to East Lampung Regent Regulation Number 05 of 2022 concerning guidelines for providing additional income to civil servants within the East Lampung Regency Government at the Gunung Pelindung Sub-District Office, East Lampung Regency East Lampung. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive research nature, consisting of written or oral statements obtained from observed informants. The type of research used is field research, which is conducted in the field. The data collection techniques used by the researcher include observation, interviews, and documentation methods. The research findings revealed that the implementation of Article 2, Paragraph 2 of East Lampung Regency Regulation Number 33 of 2022 on Amendments to East Lampung Regency Regulation No. 05 of 2022 on Guidelines for the Provision of Additional Income to Civil Servants in the East Lampung Regency Government at the Gunung Pelindung Subdistrict Office. In reality, the regulation has not been implemented optimally due to low work motivation levels. Some employees at the sub-district office have not instilled a disciplined work ethic, particularly regarding punctuality, which is often neglected. The Fiqh Siyasah Perspective on the Implementation of Article 2 Paragraph 2 of Lampung Timur Regent Regulation Number 33 of 2022 at the Gunung Pelindung Sub-District Office in Lampung Timur Regency is inconsistent and contrary to Siyasah Tanfidziyyah which stipulates that every government employee or civil servant should be able to implement regulations with sincerity, trustworthiness, and discipline, as well as taking responsibility. This is evident from the fact that there are still government employees or ASN who violate existing regulations. Keywords: Discipline, Government Employees, Siyasah Tanfidziyyah

Actions (login required)

View Item