ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN SKINCARE YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung)

RADHYANA, UTAMI (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENGGUNAAN SKINCARE YANG MENGANDUNG ZAT BERBAHAYA (Studi di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Maraknya peredaran produk skincare yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon menimbulkan ancaman serius bagi kesehatan masyarakat, terutama bagi konsumen yang kurang memahami risiko penggunaan produk ilegal atau tidak terdaftar. Perlindungan terhadap konsumen menjadi sangat penting dalam menghadapi permasalahan ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap penggunaan skincare yang mengandung zat berbahaya, serta bagaimana analisis hukum Islam dan hukum positif terhadap perlindungan konsumen terhadap penggunaan skincare yang mengandung zat berbahaya. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menjawab celah yang masih jarang dibahas secara mendalam, yaitu keterpaduan antara pendekatan hukum Islam dan hukum positif dalam konteks perlindungan konsumen terhadap produk skincare berbahaya, khususnya di tingkat pelaksanaan oleh lembaga pengawas seperti BBPOM. Gap penelitian dalam penelitian ini menunjukan bahwa BBPOM telah melarang peredaran produk skincare berbahaya seperti CREAM HN dan Temulawak, realitas di lapangan menunjukkan produk tersebut masih banyak dijual dan digunakan oleh masyarakat tanpa mengetahui risikonya. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi perlindungan konsumen belum berjalan efektifpengawas. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research). Sumber data penelitian yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Penelitian ini bersifat normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma-norma, aturan, atau kaidah yang ada dalam suatu sistem hukum, agama, etika, atau disiplin ilmu lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BBPOM Bandar Lampung telah menjalankan peran penting dalam perlindungan konsumen dengan melakukan pengawasan pre-market dan post-market, termasuk pengujian laboratorium, verifikasi izin edar, serta inspeksi terhadap pelaku usaha. Perlindungan konsumen dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif memiliki tujuan yang sama, yaitu menjaga hak, keselamatan, dan kesehatan masyarakat dari dampak negatif produk. Perlindungan konsumen dalam Hukum Islam berfokus pada hak dan keselamatan jiwa manusia, dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab, serta menekankan pentingnya transparansi informasi untuk menghindari penipuan. Di sisi lain, Hukum Positif di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, memberikan jaminan hak konsumen atas keamanan dan informasi yang benar, serta mengatur pengawasan produk berbahaya. Meskipun memiliki dasar hukum dan orientasi yang berbeda, kedua sistem hukum ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari produk yang merugikan dan menekankan tanggung jawab produsen. Dengan demikian, Hukum Islam dan Hukum Positif dapat saling melengkapi dalam menciptakan perlindungan konsumen yang adil dan bermoral. Kata Kunci :Merkuri, Hidrokuinon, Skincare, Normatif. ABSTRACT The widespread circulation of skincare products containing hazardous substances such as mercury and hydroquinone poses a serious threat to public health, particularly for consumers who are unaware of the risks associated with using illegal or unregistered products. Consumer protection becomes crucial in addressing this issue. The research problem formulated in this study is: how is the implementation of consumer protection regarding the use of skincare products containing harmful substances, and how do Islamic law and positive law analyze consumer protection in this context? The aim of this study is to address a research gap that is still rarely discussed in depth—namely, the integration of Islamic legal and positive legal approaches in the context of consumer protection against harmful skincare products, especially at the implementation level by regulatory agencies such as the Indonesian National Agency of Drug and Food Control (BPOM/BBPOM). The research gap highlighted in this study shows that BBPOM has officially banned the circulation of harmful skincare products such as CREAM HN and Temulawak. However, field reality indicates that these products are still widely sold and used by the public, who remain unaware of their health risks. This situation shows that the implementation of consumer protection has not yet been fully effective. This study uses a field research method. The data sources consist of both primary and secondary data. The research is normative in nature, focusing on the study of norms, rules, or principles within a legal, religious, ethical, or academic framework. The results of the study indicate that BBPOM Bandar Lampung has played a significant role in consumer protection by conducting both pre-market and post-market surveillance, including laboratory testing, distribution license verification, and inspections of business actors. Consumer protection in both Islamic law and positive law shares the same goal: to safeguard the rights, safety, and health of the public from harmful products. Consumer protection in Islamic law emphasizes the rights and safety of human life, guided by the principles of honesty, justice, and responsibility, and highlights the importance of transparency to prevent deception. On the other hand, Indonesian positive law, through Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection, guarantees consumers' rights to safety and accurate information, and regulates the monitoring of hazardous products. Although grounded in different legal foundations and perspectives, both legal systems aim to protect consumers from harmful products and stress the responsibility of producers. Thus, Islamic law and positive law can complement each other in creating a fair and ethical consumer protection framework. Keywords: mercury, hydroquinone, skincare, normative.

Actions (login required)

View Item