PELAKSANAAN BAGI HASIL KEBUN KARET DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan)

SUGIONO, Samsuri (2025) PELAKSANAAN BAGI HASIL KEBUN KARET DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Bagi hasil adalah suatu proses pengalihan dana dalam perekonomian yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (Shāhibul māal) dan pengelola (mudhārib). Hukum ekonomi syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi. Pelaksanaan bagi hasil kebun karet dalam tinjauan hukum ekonomi syariah di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan, pemilik kebun menyiapkan kebun beserta kebutuhan lainnya dan pengelola merawat sampai dengan panen pembagian yang disepakati presentasenya yaitu pemilik kebun 70% dan pengelola 30%. Tetapi saat panen pengelola lahan tidak pernah membagi hasil panennya kepada pemilik lahan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan bagi hasil kebun karet di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? (2) Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil kebun karet di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan? (1) Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan bagi hasil kebun karet di desa Mulya Agung kecamatan Negeri Agung kabupaten Way Kanan. (2) Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap bagi hasil kebun karet di Desa Mulya Agung Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan. Teori yang di gunakan musaqah, Jenis metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian lapangan (field research). Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi untuk menganalisis menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pelaksanaan bagi hasil dilakukan dengan sistem pembagian 70% untuk pemilik kebun dan 30% untuk pengelola. Pemilik kebun menyediakan lahan dan sarana yang diperlukan, sementara pengelola bertanggung jawab dalam perawatan dan penyadapan kebun hingga masa panen. Namun, dalam praktiknya, sering terjadi penyimpangan, di mana pengelola tidak membagi hasil secara adil dan tidak melakukan konfirmasi kepada pemilik kebun. (2) Dengan demikian, sistem bagi hasil kebun karet yang berlaku di Desa Mulya Agung tidak sesuai dengan tinjauan Hukum Ekonomi Syariah karena tidak adanya transparansi dalam hasil panen hal ini tidak di perbolehkan dalam Islam karena merusak syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama. Kata Kunci: Pelaksanaan, Bagi Hasil, Hukum Ekonomi Syariah.ABSTRACT According to the Indonesian Dictionary, implementation is the process, method, or act of carrying out a plan. Profit-sharing is a process of fund distribution in the economy, specifically the division of business profits between the capital owner (Shāhibul maal) and the manager (mudhārib). Islamic economic law governs all matters related to economic system activities. In the context of rubber plantation profit-sharing implementation from the perspective of Islamic economic law in Mulya Agung Village, Negeri Agung Subdistrict, Way Kanan Regency, the landowner prepares the plantation and other necessary resources, while the manager maintains the plantation until harvest. The agreed profit-sharing percentage is 70% for the landowner and 30% for the manager. However, in practice, the manager often fails to share the harvest proceeds with the landowner. The research problems addressed in this study are: (1) How is the implementation of profit-sharing in rubber plantations in Mulya Agung Village, Negeri Agung Subdistrict, Way Kanan Regency? (2) What is the perspective of Islamic economic law regarding this profit sharing system? The objectives of the research are: (1) To determine how the profit-sharing system is implemented in rubber plantations in Mulya Agung Village. (2) To analyze the Islamic economic law perspective on this practice. This research uses a qualitative method with a field research approach. Data collection techniques include interviews and documentation, analyzed using qualitative methods. The research findings show that (1) the profit-sharing arrangement is carried out with a system where 70% of the yield is allocated to the landowner and 30% to the manager. The landowner provides the land and necessary facilities, while the manager is responsible for the maintenance and tapping of the rubber plantation until the harvest. However, in practice, deviations often occur, where the manager does not share the yield fairly and fails to provide confirmation to the landowner. (2) Therefore, the profit-sharing system for rubber plantations in Mulya Agung Village does not fully comply with the perspective of Sharia Economic Law, particularly due to the lack of transparency in the harvest results, which is prohibited in Islam as it violates the essential conditions of a cooperation agreement. Keywords: Implementation, Profit Sharing, Sharia Economic Law .

Actions (login required)

View Item