IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SIMPANG SARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH

REZA, APRILIA IMPLEMENTASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR DI PASAR SIMPANG SARI PERSPEKTIF SIYASAH TANFIDZIYYAH. SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM AWANG LONG.

PDF Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Retribusi adalah pembayaran yang dikenakan atas penyediaan jasa pelayanan pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaanya harus dilaksanakan dengan baik dan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan agar hasilnya dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, dan membahas bagaimana Implementasi Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Simpang Sari menggunakan teori Siyasah Tanfidziyyah. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi yang dilakukan langsung di Pasar Simpang Sari. Hasil penilitian menunjukan bahwa pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar yang berbunyi “pertugas retrubusi dilarang merubah atau menambah besaran tarif retribusi” tidak berjalan sesuai ketentuan. Pasalnya, jumlah tarif retribusi yang ditarik oleh petugas berbeda dengan tarif yang telah ditentukan. Ditinjau Ditinjau dari perspektif Siyasah Tanfidziyyah, praktik pemungutan retribusi yang tidak sesuai dengan peraturan merupakan pelanggaran terhadap amanah dan prinsip keadilan dalam Islam. Dalam ajaran Islam, pemimpin dan aparat pemerintah berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan menjalankan amanah sesuai syariat dan hukum negara. Kata Kunci: Retribusi, Pasar, Pemungutan Retribusi, Siyasah Tanfidziyyah. ABSTRACT Retribution refers to the payment imposed for the provision of market service facilities carried out by the local government. Its implementation must be conducted properly and in accordance with statutory regulations to ensure optimal benefits for the community. However, in practice, the collection of retribution fees at Simpang Sari Market differs from the stipulations outlined in Article 18, Paragraph (2) of the Regent Regulation of West Lampung Regency, which states: “Retribution officers are prohibited from altering or increasing the amount of the retribution fee.” In reality, the amount of retribution collected by officers diverges from the officially prescribed tariff. This study aims to investigate and analyze the implementation of market service retribution collection at Simpang Sari Market, and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah (the Islamic theory of administrative governance). The research adopts a field research methodology using a descriptive approach, with data gathered through interviews and direct observation. Data were collected from pre-selected informants to ensure accuracy and relevance for this study. Although the local government has established regulations and provided implementation guidelines for the collection of market service retribution, several issues have emerged in practice. These include a lack of understanding among market vendors regarding the retribution system, poor coordination among collection officers, and the involvement of unauthorized individuals who collect fees outside the formal governmental structure. Keywords: Retribution, Market, Collection of Retribution, Siyasah Tanfidziyyah.

Actions (login required)

View Item