IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung)

BUDI, PANGESTU (2025) IMPLEMENTASI PASAL 65 AYAT (1) DAN (2) PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 01 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN MASYARAKAT DAN KETERTIBAN UMUM BERDASARKAN PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN RADEN INTAN LAMPUNG.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Latar belakang masalah dari penulisan penelitian ini adalah yaitu merujuk kepada adanya reklme berupa spanduk, banner serta umbul-umbul yang dipasangan pada pagar pembatas jalan, jembatan penyerbarangan orang (JPO) atau pada tiang listrik yang dimana di dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masayarakat dan Ketertiban umum dijelaskan dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) memberikan penjelasan bahwa baik badan maupun perorangan dilarang untuk memasang reklame berupa spanduk, banner, umbul-umbul maupun bendera dikawasan yang dilarang seperti pagar pembatas jalan, jembatan penyebrangan orang (JPO), tiang listrik serta di beberapa proyek-proyek yang dikejakan oleh pemerintah maupun swasata. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi dari Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban umum dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2) serta bagaimana perspektif Fiqh Siyasah Tandfidziyyah dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum dalam Pasal 65 ayat (1) dan (2). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deksriptif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan dari hasil temuan penelitian menyatakan bahwa 1) terkait implementasi Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman masyrakat dan Ketertiban umum di Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung bekerjsama dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Satu Atap (DMPTSP) Kota Bandar Lampung sudah terlaksana dengan optimal. 2) Tinjauan perspektif Fiqh Siyasah Tanfidziyyah terhadap implementasi Pasal 65 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung, sudah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kemaslahatan, kepatuhan terhadap hukum hal ini terlihat karena Satpol PP Kota Bandar Lampung bekerjasama dengan dinas DMPTSP Kota Bandar Lampung sudah melakukan kegiatan berupa pengawasa, pengecekan, serta penertiban terhadap reklame spanduk, banner, dan umbul-umbul yang tidak memiliki izin dan melanggar aturan Peraturan Daerah. Kata Kunci : Peraturan Daerah, Spanduk Illegal, Reklame Tanpa Izin,Fiqh Siyasah Tandfidziyyah iii ABSTRACT The background of the problem of writing this research is that it refers to the existence of billboards in the form of banners, banners and banners that are installed on road guardrails, bridges crossing people (JPO) or on electricity poles which in the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Peace and Order explained in article 65 paragraphs (1) and (2) provides an explanation that both entities and individuals are prohibited from installing billboards in the form of banners, banners, banners and flags in prohibited areas such as road guardrails, pedestrian bridges (JPO), electricity poles and in several projects carried out by the government and private sector. The formulation of the problem in this study is how the implementation of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Peace and Order in Article 65 paragraphs (1) and (2) and how the perspective of Fiqh Siyasah Tandfidziyyah in Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Peace and Order in Article 65 paragraphs (1) and (2). The research method used is qualitative research using a descriptive approach. Data collection is done through interviews, observation and documentation. The data sources used are primary data and secondary data. Data analysis using qualitative descriptive analysis. The conclusions from the research findings state that 1) related to the implementation of Article 65 paragraphs (1) and (2) of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Community Peace and Public Order in Bandar Lampung City, The Bandar Lampung City Pamong Praja Police Unit in collaboration with the One-Stop Investment and Licensing Service Office (DMPTSP) of Bandar Lampung City has been carried out optimally. 2) A review of the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyyah on the implementation of Article 65 paragraphs (1) and (2) of the Bandar Lampung City Regional Regulation Number 01 of 2018 concerning Public Peace and Public Order at the Bandar Lampung City Civil Service Police Unit Office, has been running in accordance with the principles of justice, benefit, This can be seen because the Bandar Lampung City Satpol PP in collaboration with the Bandar Lampung City DMPTSP office has carried out activities in the form of supervision, checking, and controlling banners, banners, and umbul-umbul billboards that do not have licenses and violate the rules of the Regional Regulation. Keywords: Regional Regulation, Illegal Banners, Unlicensed Billboards, Fiqh Siyasah Tandfidziyyah

Actions (login required)

View Item