ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DENDA SEWA MENYEWA KAPAL ANTAR NELAYAN (Studi di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat)

MARYANI, MARYANTO (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM TENTANG DENDA SEWA MENYEWA KAPAL ANTAR NELAYAN (Studi di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (6MB)

Abstract

ABSTRAK Praktik sewa menyewa kapal antar nelayan merupakan aktivitas ekonomi yang signifikan di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Dalam transaksi ini, seringkali ditemukan klausul mengenai denda yang dikenakan apabila terjadi keterlambatan pembayaran sewa atau pelanggaran kesepakatan lainnya. Dalam Hukum Islam sewa menyewa harus sesuai dengan rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan akad ijarah. Sewa menyewa yang tidak memenuhi rukun, syarat, dan ketentuan-ketentuan akad ijarah tersebut dapat berakibat tidak sah dalam melakukan transaksi sewa menyewa. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Praktik Terjadinya Akad Denda Sewa Menyewa Kapal Antar Nelayan? dan Bagaimana Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Akad Denda Sewa Menyewa Kapal Antar Nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat. Penelitian bertujuan untuk menganalisis perspektif hukum Islam terhadap keberadaan dan keabsahan klusul denda dalam akad ijarah (sewa menyewa) kapal antar nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir tengah Kabupaten Pesisir Barat. Metodelogi penelitian yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara, dan dokumentasi dengan empat penyewa kapal dan satu pemilik kapal. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu sewa menyewa (ijarah) namun lebih berfokus pada denda sewa menyewa dan akad sewa. Berdasarkan hasil penelitian ini, praktik sewa menyewa kapal antar nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas Kecamatan Pesisir Tengah Kabupaten Pesisir Barat awalnya pemilik kapal menawarkan kapal melalui mulut ke mulut dengan harga sewa ditetapkan sebesar Rp. 3.000.000 perbulan dengan denda Rp. 10.000 jika terlambat lebih dari satu bulan, dibayar lunas dibulan pertama. Denda yang semula Rp. 10.000 perbulan berubah menjadi Rp.10.000 perhari. Dalam praktik sewa menyewa kapal antar nelayan di Pelabuhan Kuala Stabas Akad yang terjadi dianggap tidak sah (batil) karena adanya unsur (tadlist) atau penipuan. selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun dalam akad. Kata Kunci: Denda, Hukum Islam, Ijarah. ABSTRACT The practice of renting and leasing boats among fishermen is a significant economic activity at the Port of Kuala Stabas in the Middle Coastal District of West Coast Regency. In these transactions, clauses regarding penalties for late payment of rent or violations of other agreements are often found. According to Islamic Law, renting must comply with the pillars, conditions, and provisions of the ijarah contract. Rentals that do not meet these pillars, conditions, and provisions may result in the transaction being invalid. The problem formulation of this research is: How does the practice of penalty agreements in boat leasing among fishermen occur? And how is the analysis of Islamic Law regarding the practice of penalty agreements in boat leasing among fishermen at the Port of Kuala Stabas in the Middle Coastal District of West Coast Regency. The research aims to analyze the perspective of Islamic law on the existence and validity of penalty clauses in the lease agreement (ijarah) of boats among fishermen at the Kuala Stabas Port in the Central Coastal District of West Coastal Regency. The research methodology used is descriptive qualitative analysis with primary data collection through interviews and documentation with four ship renters and one ship owner. The theory used in this research is leasing (ijarah), but it focuses more on lease penalties and lease agreements. Based on the results of this study, the practice of renting ships among fishermen at the Kuala Stabas Harbor in Pesisir Tengah District, West Pesisir Regency initially involved ship owners offering their ships through word of mouth at a rental price set at Rp. 3,000,000 per month, with a penalty of Rp. 10,000 if the payment was delayed for more than one month, to be paid in full in the first month. The penalty that was originally Rp. 10,000 per month changed to Rp. 10,000 per day. In the practice of renting ships among fishermen at Kuala Stabas Harbor, the contract that occurred is considered invalid (batil) due to the element of (tadlist) or deception. Additionally, it does not meet the conditions and requirements of a valid contract. Keywords: Fine, Islamic Law, Ijarah.

Actions (login required)

View Item