IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU Timur)

Niken, Ayu (2025) IMPLEMENTASI PASAL 5 PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN TANAMAN PANGAN BERKELANJUTAN DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH (Studi Pada Dinas Pertanian Kabupaten OKU Timur). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Peran Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur dalam pemberdayaan petani dengan memberikan pupuk bersubsidi, memberikan mesin pengolahan tanah atau mesin yang dibutuhkan petani serta memberi bibit. Meskipun Dinas Pertanian telah melakukan perlindungan dan pemberdayaan namun faktanya tidak semua petani di Kabupaten Oku Timur merasa telah diberikan perlindungan dan pemberdayaan karena masih kurangnya informasi yang didapat dan keterbatasan sumber daya manusia, sehingga hal inilah menjadi penyebab masyarakat atau petani kurang berpartisipasi dalam penyuluhan yang dilakukan oleh BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) yang merupakan unit dari Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur dan pandangannya dalam perspektif fiqh siyāsah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pasal 5 Peraturan Derah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No 8 Tahun Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan di Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur dan pandangannya perspektif fiqh siyāsah. Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (field reaserch), dengan sifat penelitian deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara langsung antara peneliti dengan narasumber dan dokumentasi, kemudian hasilnya dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan analisis dalam penelitian ini bahwa Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan sudah dijalankan namun belum secara optimal hal ini karena kurangnya partisipasi oleh petani dalam mengikuti kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh BPP (Balai Penyuluhan Pertanian) akibat kurang antusias dari petani berakibat pada rendahnya tingkat pengetahuan para petani untuk mengetahui secara luas produksi yang dihasilkan serta terdapat petani yang tidak diberi bantuan secara merata bahkan petani yang lebih membutuhkan bantuan dari Pemerintah Daerah tidak mendapatkan bantuan. Implementasi Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Tanaman Pangan Berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Oku Timur kepada masyarakat petani sebagai unsur pelaksana dari pemerintahan Kabupaten dan dalam kaitannya dengan fiqh siyāsah bahwa implementasi sudah sesuai dengan siyāsah tanfiżiyyah sesuai dengan prinsip sebagai kebijakan pemerintah dimana penetapan suatu kebijakan dapat diterima dengan syariah Islam karena karena tujuan terbentuknya peraturan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap rakyatnya. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah, Fiqh Siyāsah. ABSTRACT The role of the East Oku Regency Agriculture Service in empowering farmers by providing subsidized fertilizers, providing land processing machines or machines needed by farmers and providing seeds. Although the Agriculture Service has provided protection and empowerment, in fact not all farmers in East Oku Regency feel that they have been given protection and empowerment because of the lack of information obtained and limited human resources, so this is the cause of the community or farmers participating less in the extension carried out by the BPP (Agricultural Extension Center) which is a unit of the East Oku Regency Agriculture Service. The formulation of the problem in this study is how to implement Article 5 of the East Ogan Komering Ulu Regency Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning the Protection of Sustainable Food Crop Agricultural Land in the East Oku Agriculture Service and its views from the perspective of fiqh siyāsah. The purpose of this study was to determine the implementation of Article 5 of the East Ogan Komering Ulu Regency Regional Regulation Number 8 of 2023 concerning the Protection of Sustainable Food Crop Agricultural Land in the East Oku Agriculture Service and its views from the perspective of fiqh siyāsah. The research used is a type of field research (field research), with descriptive research characteristics. Data collection was carried out by observation, direct interviews between researchers and informants and documentation, then the results were analyzed qualitatively. Based on the analysis in this study, the Implementation of Article 5 of the Regional Regulation of Ogan Komering Ulu Timur Regency Number 8 of 2023 concerning the Protection of Sustainable Food Crop Agricultural Land has been carried out, but has not been optimally, this is due to the lack of participation by farmers in participating in extension activities carried out by the BPP (Agricultural Extension Center) due to the lack of enthusiasm from farmers resulting in a low level of knowledge of farmers to know the extent of the production produced and there are farmers who are not given assistance evenly, even farmers who need more assistance from the Regional Government do not get assistance. Implementation of Article 5 of the Regional Regulation of Ogan Komering Ulu Timur Regency Number 8 of 2023 concerning the Protection of Sustainable Food Crop Agricultural Land implemented by the East Oku Regency Agriculture Service to the farming community as an implementing element of the Regency government and in relation to fiqh siyāsah that the implementation is in accordance with siyāsah tanfiżiyyah in accordance with the principle as a government policy where the determination of a policy can be accepted by Islamic law because the purpose of the formation of the regulation is a form of government responsibility towards its people. Keywords: Implementation, Regional Regulations, Fiqh Siyāsah.

Actions (login required)

View Item