IMPLEMENTASI PASAL 10 Ayat (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪDZIYAH SYAR’ĪYYAH (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah)

ADINDA, DINATA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 10 Ayat (2) PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF SIYĀSAH TANFĪDZIYAH SYAR’ĪYYAH (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Menurut Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyatakan bahwa “Setiap orang yang akan menggunakan jasa kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditentukan”. Pada faktanya Banyak anak pelajar siswa-siswi di kabupaten Lampung Tengah kerap sekali menaikan angkutan umum tidak sesuai dengan kapasitasnya yang sangat itu sangat membahayakan jika siswa siswi menaiki atas kap angkutan umum serta gelantungan di pintu mobil angkutan umum. Tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Kabupaten Lampung Tengah di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah dan mengetahui tinjauan perspektif Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah terhadap implementasi Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekuder. Analisis data menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Kesimpulan penelitian menyatakan bahwa: 1) Implementasi Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah masih belum terlasana dengan optimal hal ini karena masih ditemui kendaraan angkutan umum baik bus ataupun angkot yang menaikan dan menurunkan penumpang tidak pada tempat yang sudah ditentukan. 2) Tinjauan perspektif Siyasah Tanfidziyah syar’iyyah terhadap implementasi Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Tengah, prinsip-prinsip berupa keadilan, kemaslahatan, kepatuhan terhadap hukm dan partisipasi masyarakat masih belum dilaksanakan, hal ini terlihat dari masih adanya angkutan kota ataupun bus yang masih menurunkan dan menaikan penumpang tidak pada tempatnya, Kata Kunci : Siyasah Tanfidziyah Syar’iyyah, Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. ABTRACT According to article 10 Verse (2) of Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2008 concerning Public Order and Public Order, which states that "Everyone who will use Public transportation services are required to wait at designated bus stops or stopping places.” In fact, many students in Central Lampung district often take public transportation that does not match its capacity, which is very dangerous if students ride on the hood of public transportation and hang on the door of a public transportation car. The aim of this research is to understand the role of the Implementation of Article 10 Verse (2) of Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace in Central Lampung Regency at the Central Lampung Regency Transportation Service and understand the review of the Siyasah Tanfidziyah syar'iyyah perspective on the implementation of Article 10 Regional Regulations of Central Lampung Regency Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace in the Central Lampung Regency Transportation Service. The research method used is qualitative research using a descriptive approach. Data collection was carried out through interviews, observation and documentation. The data sources used are primary data and secondary data. Data analysis uses qualitative descriptive analysis. The conclusion of the research states that: 1) The implementation of Article 10 Verse (2) of Central Lampung Regency Regional Regulation No. 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace in Central Lampung Regency in the Central Lampung Regency Transportation Service has not yet been implemented optimally, this is because there are still public transport vehicles, including buses. or public transportation that picks up and drops off passengers not at designated places. 2) Review of the Siya>sah Tanfidziyah syar'iyyah perspective on the implementation of Article 10 Verse (2) of Central Lampung Regency Regional Regulation Number 16 of 2018 concerning Public Order and Community Peace. In the Central Lampung Regency Transportation Service, the principles of justice, benefit, compliance with law and community participation are still has not been implemented, this can be seen from the fact that there are still city transportation or buses that are still dropping off and picking up passengers incorrectly, Keywords: Siyasah Tanfidziyah Syar'iyyah, Public Order and Community Peace.

Actions (login required)

View Item