IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 25 AYAT (1) HURUF A TENTANG PENGGUNAAN DAN PERLENGKAPAN JALAN PADA RUAS JALAN LINTAS BARAT KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFIŻIYAH (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat)

POPI, SAPITRI (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 PASAL 25 AYAT (1) HURUF A TENTANG PENGGUNAAN DAN PERLENGKAPAN JALAN PADA RUAS JALAN LINTAS BARAT KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFIŻIYAH (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 Ayat (1) Huruf A pada Ruas Jalan Lintas Barat Kabupaten Pesisir Barat, serta bagaimana perspektif Fiqh Siyāsah Tanfiżiyah terhadap implementasi undang-undang tersebut. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur jalan yang layak dan aman menjadi tanggung jawab penting bagi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di wilayah tersebut serta bagaimana Fiqh Siyāsah Tanfiżiyah memandang tanggung jawab pemerintah dalam menyediakan infrastruktur jalan yang aman dan memadai bagi masyarakat. Jenis penelitian ini lapangan (field research) bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan wawancara. Setelah semua data terkumpul, maka data tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 25 Ayat (1) huruf a tentang penggunaan dan perlengkapan jalan pada Ruas Jalan Lintas Barat, Pekon Penyandingan, telah dilakukan melalui beberapa upaya, seperti pengajuan anggaran untuk fasilitas lalu lintas, kerja sama dengan sektor swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), serta survei dan pendataan di lapangan. Namun, pelaksanaannya masih belum optimal akibat keterbatasan dana yang diterima, sehingga berbagai fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan masih belum sepenuhnya tersedia. Sedangkan, dalam perspektif fiqh siyāsah tanfiżiyah, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan infrastruktur jalan yang aman guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Optimalisasi anggaran, efisiensi pengawasan, serta pelibatan masyarakat menjadi aspek krusial dalam memastikan implementasi kebijakan yang sesuai dengan prinsip maslahah dan hifzh al-nafs. Kebijakan ini telah sejalan dengan siyāsah tanfiżiyah, meskipun belum dapat diimplementasikan secara maksimal akibat keterbatasan anggaran. Kata Kunci : Implementasi, Fiqh Siyāsah Tanfiżiyah. ABSTRACT The problem in this study is how the implementation of Law Number 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 25 Paragraph (1) Letter A on the West Coast Road Section of Pesisir Barat Regency, and what is the perspective of Fiqh Siyāsah Tanfiżiyah on the implementation of the law. Traffic and Road Transportation have a strategic role in supporting national development and integration as part of efforts to advance public welfare, as mandated by the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Therefore, the provision of decent and safe road infrastructure is an important responsibility for the government. This study aims to determine how the implementation of Law Number 22 of 2009 in the region and how Fiqh Siyāsah Tanfiżiyah views the government's responsibility in providing safe and adequate road infrastructure for the community. This type of field research is descriptive. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection is carried out through documentation and interviews. After all the data is collected, the data is processed and analyzed descriptively qualitatively and then conclusions are drawn deductively. The results of the study indicate that the Implementation of Law Number 22 of 2009 Article 25 Paragraph (1) letter a concerning the use and equipment of roads on the West Cross Road Section, Penyandingan Village, has been carried out through several efforts, such as submitting a budget for traffic facilities, cooperation with the private sector through the Corporate Social Responsibility (CSR) program, as well as surveys and data collection in the field. However, its implementation is still not optimal due to limited funds received, so that various facilities needed to improve the safety and comfort of road users are still not fully available. Meanwhile, from the perspective of fiqh Siyāsah Tanfiżiyah, the government has a responsibility to provide safe road infrastructure in order to realize community welfare. Budget optimization, supervision efficiency, and community involvement are crucial aspects in ensuring the implementation of policies that are in accordance with the principles of maslahah and hifzh al-nafs. This policy is in line with Siyāsah tanfiżiyah, although it has not been implemented optimally due to budget limitations. Keywords: Implementation, Fiqh Siyāsah Tanfiżiyah.

Actions (login required)

View Item