IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat)

Feby, Martina Candra Putri (2025) IMPLEMENTASI PASAL 25 PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 25 TAHUN 2019 TENTANG KARANG TARUNA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Karang taruna merupakan wadah untuk generasi muda mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Terwujudnya suatu kesejahteraan sosial perlu adanya pemberdayaan. Pemberdayaan Karang Taruna salah satunya bertujuan untuk meningkatkan manajemen organisasi, mengembangkan aktivitas karang taruna, meningkatkan kegiatan karang taruna. Pemuda merupakan komponen penting dalam pembangunan bangsa. Di era modern ini, masih banyak pemuda yang sering kali melakukan kegiatan negatif dan kurang bermanfaat. Pemuda memiliki karakter yang mudah terpengaruh ke hal-hal yang menyimpang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: (1) Bagaimana implementasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna di tiyuh Candra Kencana? (2) Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap Pasal 25 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun tentang karang taruna di tiyuh Candra Kencana? Adapun tujuan penelitian ini, yaitu (1) Untuk mengetahui implementasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna di tiyuh Candra Kencana. (2) Untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap Pasal 25 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna di tiyuh Candra Kencana. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field reseacrh). Data yang digunakan yaitu data primer dan sumber data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan melalui editing dan sistemating dengan analisis kualitatif dengan pendekatan berpikir menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat belum terlaksana atau belum berjalan. Pemberdayaan oleh pengurus karang taruna belum berjalan karena terdapat faktor penghambat pemberdayaan karang taruna yaitu kurangnya komunikasi antara pemerintah tiyuh dengan pengurus karang taruna, kurangnya fasilitas dan dana, kurang dukungan dan pembinaan, dan semangat anggota yang menurun. Pemerintah tiyuh yakni kepalo tiyuh selaku pembina belum menjalankan tanggung jawabnya untuk memerberdayakan karang taruna. Adapun tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi Pasal 25 Ayat (1) Huruf c Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang karang taruna di tiyuh Candra Kencana. Dalam pelaksanaanya pengurus karang taruna belum sesuai dengan siyasah tanfidziyyah dan prinsip-prinsip fiqh siyasah, kepalo tiyuh selaku pembina dan pengurus karang taruna bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberdayaan karang taruna. Namun, dalam pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan konsep fiqh siyasah tanfidziyyah yaitu pemimpin yang memiliki rasa keadilan dan amanah. Kata Kunci: Pemberdayaan Karang Taruna, PERMENSOS. ABSTRACT Karang Taruna is a forum for the young generation to develop themselves, grow and develop based on awareness and social responsibility for the sake of realizing social welfare for society. The realization of social welfare requires empowerment. One of the aims of empowering Karang Taruna is to improve organizational management, develop the activities of Karang Taruna, increase the activities of Karang Taruna. Youth is an important component in nation building. In this modern era, there are still many young people who often engage in negative and less useful activities. The problem formulation in this research is: (1) How is the implementation of Article 25 Paragraph (1) Letter c of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning youth organizations in Tiyuh Candra Kencana? (2) How is the siyasah fiqh review of Article 25 Paragraph (1) Letter c of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of the Year concerning youth organizations in Tiyuh Candra Kencana? The objectives of this research are (1) To determine the implementation of Article 25 Paragraph (1) Letter c of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning youth organizations in Tiyuh Candra Kencana. (2) To find out about the siyasah fiqh review of Article 25 Paragraph (1) Letter c of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning youth organizations in Tiyuh Candra Kencana. This type of research is field research. The data used are primary data and secondary data sources. The data collection techniques were carried out by means of interviews and documentation. Data processing is carried out through editing and systematizing with qualitative analysis with a thinking approach using deductive methods. The results of this research show that the implementation of Article 25 Paragraph (1) Letter c of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning youth organizations in Tiyuh Candra Kencana has not been implemented or is not yet running. Empowerment by youth organization administrators has not yet been implemented because there are inhibiting factors, namely lack of communication between the Tiyuh government and youth organization administrators, lack of facilities and funds, lack of support and guidance, and declining member morale. The Tiyuh government, namely the Head of Tiyuh as the supervisor, has not carried out its responsibility to empower youth organizations. As for the siyasah fiqh review of the implementation of Article 25 Paragraph (1) Letter c of Minister of Social Affairs Regulation Number 25 of 2019 concerning youth organizations in Tiyuh Candra Kencana. In its implementation, the management of the youth organization is not in accordance with the siyasah tanfidziyyah and the principles of siyasah fiqh, the head of the tiyuh as the coach and administrator of the youth organization is responsible for implementing the empowerment of the youth organization. However, in its implementation it has not been carried out in accordance with the concept of fiqh siyasah tanfidziyyah, namely a leader who has a sense of justice and trust. Keywords: Youth Organization Empowerment, Minister of Social Affairs Regulation.

Actions (login required)

View Item