JUAL BELI PRODUK YANG DIBOIKOT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 (Studi Pada Fitrinofane Swalayan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung)

RINDA, EKA SARI (2025) JUAL BELI PRODUK YANG DIBOIKOT DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FATWA MUI NOMOR 83 TAHUN 2023 (Studi Pada Fitrinofane Swalayan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Setelah perang yang terjadi pada tanggal 7 Oktober 2023 yaitu perang antara Palestina dan Israel, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 83 Tahun 2023 tentang Hukum Dukungan Terhadap Perjuangan Palestina, di dalamnya terdapat himbauan untuk memaksimalkan menghindari konsumsi dan penggunaan produk-produk Israel atas Palestina (diboikot). Dari fenomena yang ada permasalahan dalam penelitian ini adalah pertama, bagaimana praktik jual beli produk yang diboikot di Fitrinofane Swalayan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung? Kedua, bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap praktik jual beli produk yang diboikot di Fitrinofane Swalayan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung? Adapun tujuan penelitian ini adalah pertama, mengetahui praktik jual beli produk yang diboikot di Fitrinofane Swalayan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Kedua, untuk mengetahui tinjuan Hukum Ekonomi Syariah dan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023 terhadap praktik jual beli produk yang diboikot di Fitrinofane Swalayan Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung. Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai jual beli produk yang diboikot, data sekunder diperoleh dari literatur dari penelitian sebelumnya, sedangkan data tersier berupa laporan, profil, buku pedoman, atau pustaka, dan data tersier berupa Al-Qur’an. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Fitrinofane Swalayan Kedaton, Bandar Lampung, menemukan bahwa praktik jual beli produk yang diboikot masih terbuka dan terang-terangan di publik, bahkan produk boikot masih dikonsumsi oleh sebagian umat muslim. Adanya boikot produk mengakibatkan penurunan penjualan di Fitrinofane Swalayan Kedaton. Praktik jual beli produk yang diboikot di Fitrinofane Swalayan Kedaton tidak sesuai dengan hukum ekonomi Syariah, karena berdampak mudarat bagi umat muslim yang ada di Palestina. Jual beli produk yang diboikot bertentangan dengan prinsip keadilan, benar, kasih sayang dan syarat jual beli yaitu bermanfaat. Praktik jual beli produk yang diboikot di Fitrinofane Swalayan Kedaton tidak sesuai dengan himbauan Fatwa MUI Nomor 83 Tahun 2023. Kata Kunci : Fatwa MUI, Hukum Ekonomi Syariah, Jual beli, Produk boikot. ABSTRACT Following the war between Palestine and Israel on October 7, 2023, the Indonesian Ulema Council (MUI) issued Fatwa No. 83 of 2023 regarding the lawfulness of supporting the Palestinian struggle. This fatwa includes a call to maximize the avoidance of consuming and using Israeli products in support of Palestine (boycott). Based on this phenomenon, the research problems are: first, how is the practice of buying and selling boycotted products at Fitrinofane Supermarket in Kedaton District, Bandar Lampung City? Second, what is the Islamic economic law and Fatwa MUI Number 83 of 2023 perspective on the practice of buying and selling boycotted products at Fitrinofane Supermarket in Kedaton District, Bandar Lampung City? The objectives of this research are: first, to understand the practice of buying and selling boycotted products at Fitrinofane Supermarket in Kedaton District, Bandar Lampung City. Second, to understand the perspective of Islamic economic law and Fatwa MUI Number 83 of 2023 on the practice of buying and selling boycotted products at Fitrinofane Supermarket in Kedaton District, Bandar Lampung City. This type of research is qualitative, this research is a descriptive field research. This research uses observation, documentation, and interview data collection techniques. Primary data is obtained directly from respondents regarding the sale and purchase of boycotted products, secondary data is obtained from literature from previous research, while tertiary data is in the form of reports, profiles, guidebooks, or libraries, and tertiary data is in the form of the Qur'an. Based on the results of research conducted at Fitrinofane Swalayan Kedaton, Bandar Lampung, it was found that the practice of buying and selling boycotted products is still open and transparent in public, even boycotted products are still consumed by some Muslims. The existence of a product boycott has resulted in a decline in sales at Fitrinofane Swalayan Kedaton. The practice of buying and selling boycotted products at Fitrinofane Swalayan Kedaton is not in accordance with Sharia economic law, because it has a detrimental impact on Muslims in Palestine. Buying and selling boycotted products is contrary to the principles of justice, truth, compassion and the terms of buying and selling, namely being beneficial. Keywords: MUI Fatwa, Sharia Economic Law, Buying and selling, product boycott.

Actions (login required)

View Item