PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PASAL 87 HURUF D TENTANG PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat)

ARIF, FADILAH (2025) PERAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN PASAL 87 HURUF D TENTANG PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of SKRIPSI FULL ARIF FADILAH  COVER+BAB 1-2+DAPUS.pdf] PDF
Download (1MB)
[thumbnail of SKRIPSI FULL ARIF FADILAH .pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Keberadaan lampu jalan sangat penting untuk penerangan jalan dan memperlancar kegiatan transportasi, karena kegiatan transportasi tidak hanya berlangsung pada siang hari tetapi juga pada malam hari. Fungsi utama dari lampu jalan untuk memastikan keamaan manusia. Penerangan lalu lintas diharuskan memberikan kondisi visibilitas yang baik dan mengurangin potensi bahaya dengan menerangi objek di sepanjang jalan. Seperti yang telah tertulis dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 25 ayat (1) menjelaskan “setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa: rambu lalu lintas, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan jalan, alat pengendali dan pengaman pengguna jalan.” Jika dilihat dari Undang-undang tersebut, maka sangat jelas diwajibkan harus adanya perlengkapan jalan maka tanpa terkecuali semua harus sangat diperhatikan oleh pemerintah. Adapun Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini yaitu Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 87 Huruf D Tentang Pemeliharaan Penerangan Jalan di Krui Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 87 Huruf D Tentang Pemeliharaan Penerangan Jalan di Krui Kabupaten Pesisir Barat. Sedangkan tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 87 Huruf D Tentang Pemeliharaan Penerangan Jalan di Kabupaten Pesisir Barat dan Bagaimana Persepektif Fiqh Siyasah Terhadap Peran Dinas Perhubungan Dalam Mengimplementasikan Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 87 Huruf D Tentang Pemeliharaan Penerangan Jalan di Krui Kabupaten Pesisir Barat. Jenis penelitian ini adalah studi lapangan (field Research),yaitu studi yang di lakukan secara langsung di lapangan atau langsung kepada narasumber yang menjadi objek utama di dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendeskripsikan permasalahan dan fokus penelitian. Dari segi sifat penelitian ini sendiri yaitu penelitian diskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa. Adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu Dinas Perhubungan Kota Krui Kabupaten Pesisir Barat sudah berperan sangat baik dalam memelihara Lampu penerangan jalan. Karena mereka sudah menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan juga peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Hanya saja mereka terhambat karena beberapa faktor, diantaranya seperti terbatasnya anggaran dana, kurang tersedianya bahan baku yang dibutuhkan dan terbatasnya tenaga kerja lapangan. Sedangkan menurut pandangan fiqh siyasah Pemerintahan yang dalam hal ini mengenai perbaikan lampu jalan yang rusak di Kota Krui Kabupaten Pesisir Barat. Pada suatu instansi sudah ada bagian-bagian tertentu yang sudah memiliki tugas masing-masing dan itulah sebabnya semua tugas yang diberikan harus dikerjakan sebagaimana mestinya. Dalam pandangan Fiqh Siyasah, sains dan teknologi sangat penting untuk membangun peradaban yang kuat dan tangguh. Kata Kunci : Peraturan Menteri Perhubungan Pasal 87 Huruf D, Persepektif Fiqh Siyasah. ABSTRACT The existence of street lights is very important for street lighting and facilitating transportation activities, because transportation activities do not only take place during the day but also at night. The main function of street lights is to ensure human safety. Traffic lighting is required to provide good visibility conditions and reduce potential hazards by illuminating objects along the road. As written in Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation Article 25 paragraph (1) explains "every road used for public traffic must be equipped with road equipment in the form of: traffic signs, road markings, traffic signal devices, street lighting devices, control devices and road user safety devices. " If seen from the Law, it is very clear that road equipment is required, so without exception all must be given great attention by the government. The formulation of the problem in this study is how is the role of the Transportation Agency in implementing the Ministerial Regulation Article 87 Letter D concerning the Maintenance of Street Lighting in Krui, Pesisir Barat Regency and how is the Fiqh Siyasah Perspective on the Role of the Transportation Agency in Implementing the Ministerial Regulation Article 87 Letter D concerning the Maintenance of Street Lighting in Krui, Pesisir Barat Regency. Meanwhile, the purpose of this study is to determine the role of the Transportation Agency in implementing the Ministerial Regulation Article 87 Letter D concerning the Maintenance of Street Lighting in Krui, Pesisir Barat Regency and how is the Fiqh Siyasah Perspective on the Role of the Transportation Agency in Implementing the Ministerial Regulation Article 87 Letter D concerning the Maintenance of Street Lighting in Krui, Pesisir Barat Regency This type of research is a field study, which is a study conducted directly in the field or directly to the informants who are the main objects in this study. This study uses a qualitative method to describe the problems and focus of the research. In terms of the nature of this research itself, it is a qualitative descriptive study, which describes and explains the current problems by collecting data, compiling, classifying, analyzing. The conclusion of this study is that the Krui City Transportation Agency, Pesisir Barat Regency, has played a very good role in maintaining street lighting. Because they have carried out their duties in accordance with the SOP and also the government regulations that have been set. It's just that they are hampered by several factors, including limited budget funds, lack of availability of raw materials needed and limited field workers. Meanwhile, according to the view of the fiqh siyasah of the Government, in this case regarding the repair of damaged street lights in Krui City, Pesisir Barat Regency. In an agency there are already certain parts that already have their respective duties and that is why all tasks given must be carried out properly. In the view of Fiqh Siyasah, science and technology are very important for building a strong and resilient civilization. Keywords: Regulation of the Minister of Transportation Article 87 Letter D, Fiqh Siyasah Perspective.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 16 Apr 2025 04:12
Last Modified: 16 Apr 2025 04:12
URI: https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/38070

Actions (login required)

View Item View Item