TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ROYALTI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA BERSAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB)

Tri, Wardoyo (2025) TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP ROYALTI HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI HARTA BERSAMA (Studi Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu putusan perceraian yang menjadi sorotan publik pada tahun 2023 melibatkan selebritas Virgoun Teguh Putra dan Ina Idola Rusli. Dalam putusan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB, majelis hakim menetapkan bahwa hak royalti diberikan kepada Inara sebagai bagian dari harta bersama. Dalam putusan tersebut hakim memutuskan 50% royalti dari 3 lagu (surat cinta untuk Starla, bukti, dan selamat) sebagai harta bersama. Kasus ini merupakan kasus pertama kali di Indonesia dengan royalti sebagai objek harta bersama dalam sangketa perceraian. Penelitian ini mengkaji bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam membagi royalti hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama dan bagaimana tinjauan hukum keluarga islam terhadap pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara royalti sebagai bagian dari harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara royalti hak atas kekayaan intelektual sebagai harta bersama dan di analisis dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan ketentuan fikih terkait harta bersama (syirkah). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan dengan menggunakan pendekatan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Data primer diperoleh dari putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Data sekunder berasal dari literatur hukum keluarga Islam, peraturan perundang-undangan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta jurnal dan buku akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan berdasarkan pertimbangan majelis hakim menyimpulkan bahwa royalti diperoleh selama masa pernikahan. Oleh karena itu sesuai dengan pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, 50% dari pendapatan bersih royalti tersebut merupakan bagian dari harta bersama. Kemudian Putusan hakim yang membagi 50% dari pendapatan bersih royalti sebagai harta bersama meskipun fikih klasik tidak secara eksplisit mencakup masalah kekayaan intelektual, harta bersama dapat disahkan bilamana memenuhi konsep syirkah yang menjadi asas ditetapkannya perkara tersebut. Secara keseluruhan, analisis hukum keluarga Islam terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, KHI, dan UU Hak Cipta. Dari paparan di atas disimpulkan bahwa, penetapan keputusan hakim mengkategorikan royalti tidak bertentangan dengan aturan norma-norma hukum dalam undang-undang dan hukum Islam. Kata kunci: Hak atas Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Lagu, Harta bersama, Hukum Islam, Putusan pengadilan agama. ABSTRACT One of the divorce verdicts that made the public spotlight in 2023 involved celebrities Virgoun Teguh Putra and Ina Idola Rusli. In the West Jakarta Religious Court verdict number 1622/Pdt.G/2023PA.JB, the panel of judges determined that royalty rights were given to Inara as part of the joint property. In the verdict, the judge decided that 50% of the royalties from 3 songs (surat cinta untuk Starla, bukti, and selamat) as joint property. This case is the first time in Indonesia that royalties have been used as an object of joint property in a divorce case. This research examines how the consideration of the panel of judges in dividing royalties for intellectual property rights as joint property and how the Islamic family law review of the consideration of the panel of judges in deciding the royalty case as part of the joint property. This study aims to determine the consideration of the panel of judges in deciding the case of royalties on intellectual property rights as joint property and analyzed with the principles of Islamic family law, especially in the Compilation of Islamic Law (KHI) and fiqh provisions related to joint property (syirkah). This research is a normative juridical research using a statutory approach (statue approach), and conceptual approach (conceptual approach). Primary data is obtained from the decision of the West Jakarta Religious Court Number: 1622/Pdt.G/2023/PA.JB. Secondary data comes from Islamic family law literature, laws and regulations such as the Compilation of Islamic Law (KHI), Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, as well as relevant journals and academic books. The results showed that based on the consideration the panel of judges concluded that the royalties were earned during the marriage period. By Therefore, in accordance with Article 35 paragraph (1) of Law Number 1 Year 1974 in conjunction with Article 1 letter (f) of the Compilation of Islamic Law, property acquired during marriage becomes joint property, 50% of the net income of the royalties. marriage becomes joint property, 50% of the net income of the royalties is part of the joint property. is part of the joint property. Then the Decision of judge's decision to divide 50% of the net royalty income as joint property even though the classic classical fiqh does not explicitly cover the issue of intellectual property, joint property can be legalized if it fulfills the requirements of the classical fiqh. can be legalized if it fulfills the concept of shirkah which is the principle of the case. the principle of the determination of the case. Overall, the analysis of Islamic family law analysis of the judge's reasoning in this case shows that the decision is in accordance with the principles of Islamic law, KHI, and the Copyright Law. Copyright Law. From explanation above, it can be concluded that the judge's decision to categorize the royalty is not contrary to the rules of legal norms in the law and Islamic law. and Islamic law. Keywords: Copyright, Intellectual property rights, Islamic law, joint property, religious court decision.

Actions (login required)

View Item