IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 280 AYAT 2 (F) TENTANG LARANGAN DALAM KAMPANYE TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung)

RADEVI, RIZKYA PUTRI (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 PASAL 280 AYAT 2 (F) TENTANG LARANGAN DALAM KAMPANYE TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA PERSPEKTIF SIYASAH (Studi di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (6MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

ABSTRAK Aparatur Sipil Negara (ASN) menurut Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 yaitu profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah dengan perjanjian kerja serta diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian. ASN mempunyai tugas dan fungsi yaitu melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayan publik yang profesional dan berkualitas, dan mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rumusan masalahnya yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 280 Ayat 2 (F) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Larangan Dalam Kampanye Terhadap Aparatur Sipil Negara Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung? Dan Bagaimana Implementasi Pasal 280 ayat 2 (F) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Larangan Dalam Kampanye Terhadap Aparatur Sipil Negara Perspektif Siyasah Pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung? Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh dari informan, Sedangkan data sekunder berupa kepustakaan, dokumentasi, data dari Bawaslu Provinsi Lampung. Populasi yang diambil dalam penelitian yaitu pihak Bawaslu Provinsi Lampung dan masyarakat Aparaturs Sipil Negara, sample dalam penelitian ini berjumlah sepuluh orang, termasuk pegawai Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan masyarakat Aparatur Sipil Negara. Hasil penelitian ini adalah Bawaslu Provinsi Lampung melaksanakan tugas dengan mengimplementasikan Pasal 280 ayat 2 (F) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Larangan Dalam Kampanye, dengan cara memberikan rekomendasi kepada Komisi Apartur Sipil Negara (KASN), ketika ditemukan adanya Tindakan ketidak netralan pada ASN. Tinjauan Fiqh Siyasah yaitu Implementasi Pasal 280 Ayat 2 (F) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Larangan Dalam Kampanye, sudah sesuai dengan fiqh siyasah khususnya fiqh siyasah tanfidziyyah syar’iyyah, bahwa Bawaslu sudah melaksanakan amanah peraturan perundang-undangan. Kata Kunci: Kenetralitasan , Aparatur Sipil Negara, Badan Pengawas Pemilihan Umum , Fiqh Siyasah. ABSTRACT is State Civil Apparatus (ASN) according to Law number 5 of 2014 a profession for civil servants and government employees with employment agreements who work for government agencies. State Civil Apparatus (ASN) are Indonesian citizens who work as Civil Servants (PNS) and Government Employees with Employment Agreements (PPPK) who work in government agencies with employment agreements and are appointed by staffing officials. ASN has the duty and function of carrying out public policies made by Personnel Training Officers in accordance with the provisions of laws and regulations, providing professional and qualified public servants, and strengthening the unity and unity of the Unitary State of the Republic of Indonesia. The formulation of the problem is how to implement Article 280 Paragraph 2 (F) of Law Number 7 of 2017 Concerning the Prohibition of Campaigns Against the State Civil Apparatus in the Lampung Provincial Election Supervisory Agency? And How Is The Implementation Of Article 280 Paragraph 2 (F) Of Law Number 7 Of 2017 Concerning The Prohibition Of Campaigns Against The State Civil Apparatus From The Perspective Of The Lampung Provincial General Election Supervisory Agency? The method used is field research with a qualitative descriptive approach. Primary data is obtained from informants, while secondary data in the form of literature, documentation, data from Bawaslu Lampung Province. The population taken in the study is the Bawaslu of Lampung Province and the State Civil Apparatus community, the sample in this study is ten people, including employees of the Lampung Provincial Election Supervisory Agency and the State Civil Apparatus community. The result of this research is that Bawaslu Lampung Province carries out the task by implementing Article 280 paragraph 2 (F) of Law Number 7 of 2017 Concerning Prohibition in Campaigns, by giving recommendations to the State Civil Apartment Commission (KASN), when it is found that there is an act of non-neutrality on ASN. Overview of Fiqh Siyasah, namely the Implementation of Article 280 Paragraph 2 (F) of Law Number 7 of 2017 Regarding Prohibition in Campaigns, is in accordance with fiqh of Siyasah, especially fiqh siyasah tanfidziyyah syar'iyyah, that Bawaslu has carried out the mandate of laws and regulations. Keywords: Neutrality, State Civil Apparatus, Bawaslu, Fiqh Siyasah.

Actions (login required)

View Item