AKAD HUTANG PIUTANG NELAYAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pelelangan Ikan Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus)

NADILA, PRATAMA (2025) AKAD HUTANG PIUTANG NELAYAN DALAM TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi di Pelelangan Ikan Kelurahan Pasar Madang, Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Merupakan kewajiban bagi setiap umat muslim untuk saling tolong menolong dalam kebaikan ketika sedang kesusahan, manusia adalah makhluk sosial dan saling bermuamalah untuk memenuhi hajatnya, salah satunya ialah dalam melakukan akad hutang piutang (al- qardh). Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada muqtarib yang membutuhkan biaya contohnya tengkulak dan nelayan melakukan praktek akad hutang piutang yang diterapkan di TPI, tidak akan terjadi kecurangan dari kedua belah pihak yang melakukan transaksi akad, namun dengan secara fakta belum diterapkan sehingga menerapkan persoalan dalam transaksi karena pada transaksi tersebut pihak tengkulak memberikan syarat kepada nelayan harus dijual kepada tengkulak dengan ditentukan harga secara sepihak oleh tengkulak dan tengkulak mengambil beberapa persen 0/0 dari hasil penjualannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1). Bagaimana praktek akad hutang piutang di TPI (Tempat Pelelangan Ikan) di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus?, 2). Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktek hutang piutang tengkulak di tempat pelelangan ikan di Kelurahan Pasar Madang Kecamatan Kota Agung Kabupaten Tanggamus apakah sudah sesuai?. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder, yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah metode analisis deskriptif. Berdasarkan hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa praktik akad hutang piutang di TPI kelurahan pasar madang ini dilakukan secara lisan dengan ketentuan bahwa tengkulak tengkulak memberikan pinjaman modal awal kepada nelayan dengan cara pengembaliannya dicicil melalui hasil dari tangkapan nelayan setiap kali nelayan mendapatkan hasil sesuai dengan permintaan tengkulak dan harganya sesuai dengan harga pasaran yang ada pada saat itu, Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pandangan praktik akad hutang piutang di TPI sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana akad dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan dari kesepakatan yang dibuatkan tengkulak. Kata Kunci: Akad, Hutang Piutang, Hukum Ekonomi Syariah. ABSTRACT It is an obligation for every Muslim to help each other in good deeds when they are in trouble, humans are social creatures and work together to fulfill their needs, one of which is in carrying out debt and receivable contracts (al-qardh). Qardh is a loan given to muqtarib which requires costs, for example middlemen and fishermen carry out debt and receivable contract practices which are implemented at TPI, there will be no fraud from both parties carrying out the contract transaction, but in fact it has not been implemented so this creates problems in the transaction because in this transaction the middleman gives the condition that the fisherman must be sold to the middleman at a price determined unilaterally by the middleman and the middleman takes a few percent 0/0 of the sales proceeds. The problem formulation in this research is: 1). What is the practice of debt and receivable contracts at the TPI (Fish Auction Place) in Pasar Madang Village, Kota Agung District, Tanggamus Regency?, 2). What is the view of sharia economic law regarding the practices of middlemen's debts and receivables at fish auction sites in Pasar Madang Village, Kota Agung District, Tanggamus Regency? This research is field research which is descriptive analysis. The data sources used are primary and secondary data sources, namely through observation, interviews and documentation. Meanwhile, the data analysis method used is the descriptive analysis method. Based on the results of this research, it shows that the practice of accounts payable and receivable contracts at TPI in Pasar Madang sub-district is carried out verbally with the stipulation that the middlemen provide initial capital loans to fishermen with the repayment in installments through the proceeds of the fishermen's catch whenever the fisherman gets results according to the middleman's request and the price is in accordance with the market price existing at that time. mutual agreement and each party does not feel disadvantaged by the agreement made by the middleman. Keywords: Contract, Accounts Payable, Sharia Economic Law.

Actions (login required)

View Item