IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PASAL 15 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN DAN MENGAWASI KEGIATAN KERAMAIAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFĪŻIYYAH (Studi di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

HELIN, PUTRI AYU AGUSTIN (2025) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2002 PASAL 15 TENTANG TUGAS DAN WEWENANG KEPOLISIAN DALAM PEMBERIAN IZIN DAN MENGAWASI KEGIATAN KERAMAIAN HIBURAN ORGEN TUNGGAL PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TANFĪŻIYYAH (Studi di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Salah satu tugas pokok Kepolisian ialah memberikan perlindungan dan pengayoman pelayanan kepada masyarakat, dalam pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, bahwa Kepolisian berwenang untuk memberikan izin dan mengawasi kegiatan kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya. Di Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng sering kali mengadakan hiburan orgen tunggal yang disertai surat izin keramaian berdasarkan Juklap Kapolri No.pol/02/Xll/1995 tentang Perizinan Pemberitahuan Kegiatan Masyarakat dari Kepolisian Sektor Tegineneng. Dalam belangsungnya acara hiburan tersebut masih banyak masyarakat yang mengabaikan batas waktu yang ditentukan, karena kurang optimalnya pengawasan dari Kepolisian Sektor Tegineneng pada acara hiburan orgen tunggal. Maka timbulah masalah tidak sesuainya Pasal 15 ayat (2) huruf (a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002, jika dibiarkan masalah ini dapat merusak citra Kepolisian dan merusak kenyamanan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung melakukan pengumpulan data-data yang ada di lapangan. Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Penentuan Informan dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing) dan sistematisasi data (systematizing). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode berfikir induktif. Data-data yang didapat kemudian sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis. Hasil dari penelitian ini bahwa 1) Implementasi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 tentang kewenangan Kepolisian dalam pemberian izin dan pengawasan kegiatan keramaian hiburan orgen tunggal di Desa Negara Ratu Wates sudah dilaksanakan dengan baik, dengan cara member izin berupa surat resmi dan melakukan pengawasan secara langsung, meskipun pengawasan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan kurangnuya personil Polsek Tegineneng. 2) Dalam pandangan fiqh siyāsah ini sudah sesuai dengan fiqh siyāsah khususnya siyāsah tanfīżiyyah, karena Kepolisian Sektor Tegineneng sudah melaksanakan ketetapan yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Dalam artian ini sudah sesuai meskipun belum maksimal tapi tidak mengurangi tugas pengawasan. Kedepannya diperlukan evaluasi dan perbaikan lebih lanjut untuk mengatasi hambatan yang ada, agar kegiatan hiburan tetap dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta sesuai dengan prinsip maslahat yang diatur dalam fiqh siyāsah. Kata Kunci : Perizinan, Kepolisian, Orgen tunggal, Implementasi, Tanfīżiyyah. ABSTRACT One of the main tasks of the police is to provide protection and service to the community. In article 15 paragraph (2) letter (a) of Law Number 2 of 2002 concerning the police. That the police have the authority to grant permits and supervise public crowd activities and other community activities. Tegineneng District often holds single organ entertainment accompanied by a crowd permit Based on the Chief of Police's Instructions and Instructions No. Pol/02/Xll/1995 concerning the permit for notification of community activities from the Tegineneng Police Sector. During the entertainment event, many people still ignore the specified time limit, because of the less than optimal supervision of the Tegineneng Police Sector at the single organ entertainment event. So the problem arises that Article 15 paragraph (2) letter (a) of Law Number 2 of 2002 is not in accordance, if left alone this problem can damage the image of the police and damage the comfort of the community. This type of research is field research, namely research that is carried out directly by collecting data in the field. The data used is primary and secondary data. Determination of Informants in this study uses purposive sampling techniques. Data collection techniques in this study use interview and documentation methods. Data management techniques are carried out by checking data (editing) and systematizing data (systematizing). The data analysis method used is a qualitative approach through the inductive thinking method. The data obtained is then used as a reference for further systematic analysis. The results of this study are that 1) The implementation of Law Number 2 of 2002 Article 15 concerning the authority of the police in granting permits and supervising the activities of single organ entertainment crowds in Negara Ratu Wates Village has been carried out properly, by granting permits in the form of official letters and conducting direct supervision, although the supervision carried out has not been maximized due to the lack of personnel at the Tegineneng Police. 2) In the view of fiqh siyāsah, this is in accordance with fiqh siyāsah, especially siyāsah tanfīżiyyah, because the Tegineneng police sector has implemented the provisions mandated by law. In this sense, it is in accordance even though it is not optimal but does not reduce the task of supervision. In the future, further evaluation and improvement are needed to overcome existing obstacles, so that entertainment activities can continue to take place in an orderly and safe manner, and in accordance with the principle of maslahat regulated in fiqh siyāsah. Keywords: Licensing, Police, Single Organ, Implementation, Tanfīżiyyah.

Actions (login required)

View Item