PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LASH LIFT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Salon Beauty_vs Kota Bandar Lampung)

Nafisatu, Lu’luatil Faaiqoh (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM LASH LIFT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UNDANG- UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi di Salon Beauty_vs Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Lash lift merupakan metode mempercantik mata yang bertujuan untuk membuat bulu mata terangkat, bervolume, dan tampak tebal. Efek samping penggunaan lash lift dapat berupa iritasi kulit dan mata, bahkan luka, tergantung kesensitifan individu terhadap bahan kimia yang digunakan selaku jasa penggunaan lash lift (Salon Beauty_vs). Dengan adanya Undang Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan jasa penggunaan lash lift terhadap konsumen apabila menimbulkan kerugian. Beberapa Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana perlindungan konsumen menurut Hukum Islam dan Hukum Positif dalam lash lift di Salon Beauty_vs Bandar Lampung, dan Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam lash lift di Salon Beauty_vs Bandar Lampung. Tujuan utamanya adalah untuk memahami bagaimana kedua hukum tersebut melindungi konsumen dalam kasus tersebut. Penelitian lapangan ini dilakukan di Salon Beauty_vs, Gg. Cempaka VIII, Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung, dengan konsumen sebagai responden. Metode yang digunakan bersifat deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta analisis data secara deskriptif kualitatif.. Peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan konsumen dalam pelentikan bulu mata (lash lift) pada Salon Beauty_vs di Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung dalam praktiknya jasa penggunaan lash lift terhadap konsumen menggunakan landasan Hukum Islam dan Hukum Positif yaitu Hukum Islam melindungi konsumen melalui prinsip khiyâr ‘aib, yang memungkinkan mereka membatalkan transaksi atau meminta ganti rugi jika mengalami cacat tersembunyi, seperti iritasi setelah layanan lash lift. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia memberikan hak kepada konsumen untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian akibat layanan, menekankan tanggung jawab pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang jelas. Sedangkan Persamaan dan Perbedaan Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Lash Lift di Salon Beauty_vs Bandar Lampung: Hukum positif dan hukum Islam sama-sama bertujuan melindungi konsumen, tetapi berbeda dalam pendekatannya, terutama pada batas waktu pengajuan keluhan. Hukum positif menetapkan batas tetap 7 hari, sementara hukum Islam lebih fleksibel dengan 3 hari dan memungkinkan klaim setelahnya jika ada bukti cukup. Menggabungkan fleksibilitas dan prinsip keadilan dari hukum Islam dapat membuat hukum positif lebih komprehensif dan adaptif dalam melindungi konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Hukum Islam, Hukum Positif. ABSTRACT Lash lift is a method of beautifying the eyes which aims to make the eyelashes lifted, voluminous and thick looking. Side effects of using a lash lift can include skin and eye irritation, even injury, depending on the individual's sensitivity to the chemicals used as a lash lift service (Salon Beauty_vs). With the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, the aim is to protect consumer rights and the responsibility of business actors for lash lift services to consumers if they cause losses. Some of the problems in this research are how consumer protection is according to Islamic Law and Positive Law in lash lifts at Salon Beauty_vs Bandar Lampung, and what are the similarities and differences between Positive Law and Islamic Law in lash lifts at Salon Beauty_vs Bandar Lampung. This research aims to determine consumer protection according to Islamic Law and Positive Law in lash lifts at Salon Beauty_vs Bandar Lampung, and the similarities and differences between Positive Law and Islamic Law in lash lifts at Salon Beauty_vs Bandar Lampung. Field research, carried out at the Beauty_vs Salon on Gg. Cempaka VIII, Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung, with consumer respondents. The method used is descriptive qualitative, with data collection through observation, interviews and documentation, as well as descriptive qualitative data analysis. The researcher concluded that consumer protection in eyelash curling (lash lift) at the Beauty_vs Salon in Way Kandis, Tanjung Senang, Bandar Lampung in practice uses lash lift services for consumers using the basis of Islamic Law and Positive Law, namely Islamic Law protects consumers through the principle of khiyâr 'aib , which allows them to cancel transactions or seek compensation if they experience hidden defects, such as irritation after a lash lift service. Meanwhile, Law no. 8 of 1999 concerning Consumer Protection in Indonesia gives consumers the right to obtain compensation for losses resulting from services, emphasizing the responsibility of business actors to provide clear information. Meanwhile, Similarities and Differences between Positive Law and Islamic Law in Lash Lifts at Beauty Salons_vs Bandar Lampung: Positive law and Islamic law both aim to protect consumers, but differ in their approaches, especially regarding the time limit for filing complaints. Positive law sets a fixed limit of seven days, while Islamic law is more flexible with three days and allows claims after that if there is sufficient evidence. Combining the flexibility and principles of justice from Islamic law can make positive law more comprehensive and adaptive in protecting consumers.. Keywords: Consumer Protection, Islamic Law, Positive Law.

Actions (login required)

View Item