EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYᾹSAH (Studi di DPD Partai PKS Bandar Lampung)

ANNISA, KARTIKA PREMONO (2025) EKSISTENSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA SEBAGAI OPOSISI DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA PERSPEKTIF FIQIH SIYᾹSAH (Studi di DPD Partai PKS Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (2MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Partai PKS yang konsisten menjadi partai oposisi memainkan perannya sebagai check and balance. Dalam konteks ini Fraksi PKS selalu mendorong agar seluruh kekuatan politik yang ada di parlemen memainkan peran mengontrol dan penyeimbang yang kuat agar selalu berjalan dalam koridor konstitusi dan kepentingan nasional Indonesia. Tidak adanya aturan yang jelas mengenai oposisi di Indonesia sedangkan keberadaan oposisi menjadi salah satu pilar dari demokrasi di Indonesia. Peran oposisi pada dasarnya dibutuhkan, sebagai pengontrol negara agar pemerintahan dan negara dapat menghindari keadaan abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Hal tersebut membuat penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan masalahnya sebagai berikut: Bagaimana Eksistensi Partai PKS sebagai Oposisi di Pemerintahan Indonesia dan Bagaimana Perspektif Fiqih Siyᾱsah Terhadap Eksistensi Partai PKS sebagai Oposisi di Pemerintahan Indonesia. Tujuan penulis melakukan Penelitian ini untuk Mengetahui Eksistensi Partai PKS sebagai Oposisi di Pemerintahan Indonesia dan Mengetahui Pandangan Fiqih Siyᾱsah Terhadap Eksistensi Partai PKS sebagai Oposisi di Pemerintahan Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) dan penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data primer dan sekunder melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian di analisis secara sistematis. Hasil dari penelitian ini adalah Eksistensi atau Keberadaan Partai PKS yang telah melaksanakan perannya sebagai oposisi konstruktif, yang mana hal ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28E ayat (3) Amandemen ke-II bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang menjadi salah satu dasar bagi tindakan partai PKS selaku oposisi di pemerintahan Indonesia. Perspektif fiqih siyasah Gerakan Partai PKS merupakan sejalan dengan prinsip amar ma’ruf nahi munkar hal ini mengajarkan untuk saling menasehati dan melakukan kontrol atas kekuasaan. Tugas oposisi yang dilakukan partai PKS adalah memastikan sistem ketatanegaraan Islam memiliki asas operasional yang terdiri atas empat hal, yaitu asas persamaan (al-musawah), asas keadilan (al-adalah), asas musyawarah (asy-syura), dan asas kebebasan (al-huriyyah) dan sesuai Prinsip-prinsip Tasriiyyah Menegakkan Kemaslahatan Umat, Mewujudkan Keadilan Sosial, Tidak Memberatkan (‘adam al-ḥaraj), serta Menyedikitkan Beban (taqῙil at-takᾱlif). Kata Kunci: Partai Oposisi, Fiqih Siyᾱsah. ABSTRACT The PKS Party, which consistently becomes an opposition party, plays its role as a check and balance. In this context, the PKS faction always encourages all political forces in parliament to play a strong controlling and balancing role so that they always walk in the corridors of the constitution and Indonesia's national interests. There are no clear rules regarding the opposition in Indonesia while the existence of the opposition is one of the pillars of democracy in Indonesia. The role of the opposition is basically needed, as a state controller so that the government and the state can avoid the state of abuse of power. This makes the author interested in making scientific papers with the following problems: How is the Existence of the PKS Party as the Opposition in the Indonesian Government and What is the Perspective of Fiqh Siyᾱsah on the Existence of the PKS Party as the Opposition in the Indonesian Government. The purpose of the author conducting this research is to find out the existence of the PKS Party as the Opposition in the Indonesian Government and to find out the view of Fiqh Siyᾱsah towards the existence of the PKS Party as the Opposition in the Indonesian Government. The method used in this research is field research and this research is descriptive analysis, namely research conducted by collecting primary and secondary data through observation, interviews, and documentation which are then analysed systematically. The result of this research is the existence or existence of the PKS Party which has carried out its role as a constructive opposition, which is in accordance with the 1945 Constitution Article 28E paragraph (3) of the Second Amendment that every citizen has the right to associate, assemble, and express opinions which is one of the bases for the actions of the PKS party as the opposition in the Indonesian government. The fiqih siyasah perspective of the PKS Party Movement is in line with the principle of amar ma'ruf nahi munkar this teaches to advise each other and exercise control over power. The task of the opposition carried out by the PKS party is to ensure that the Islamic constitutional system has an operational principle consisting of four things, namely the principle of equality (al-musawah), the principle of justice (al-adalah), the principle of deliberation (ash-syura), and the principle of freedom (al-huriyyah) and in accordance with the Tasriiyyah Principles of Upholding the People's Welfare, Realising Social Justice, Not Burdening ('adam al ḥaraj), and Minimising Burden (taqῙil at-takᾱlif). Keywords: Opposition Party, Fiqh Siyᾱsah.

Actions (login required)

View Item