IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B)

Top, Roni (2025) IMPLEMENTASI PASAL 20 AYAT 1 PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 07 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (1MB)

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Perkembnagan ini bertujuan untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Penulis menemukan bahwa penggunaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara masih belum sepenuhnya secara elektronik dalam penerapannya. Hal ini disebabkan persidangan di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B memiliki kendala dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara elektronik bagi pencari keadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkaradan persidangan secara elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B dan untuk mengetahui implementasi Pasal 20 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkaradan persidangan secara elektronik perspektif fiqh siyasah Tanfidziyah di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang datanya diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B. Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara, dan menelaah dokumen. Pengolahan data dilakukan melalui tahap editing dan sistematis data. Sedangkan sifat penelitian deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang saat ini berlaku atau gambaran mengenai realita, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Implementasi sistem e-court yang berdasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 mengenai Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik di Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B telah berjalan dengan baik. Tetapi, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat pelaksanaannya. Salah satu masalah utama adalah adanya tahap-tahap dalam persidangan yang masih mengharuskan kehadiran di pengadilan, seperti pemeriksaan bukti, yang seharusnya dapat dilakukan secara elektronik.Penulis menyimpulkan bahwa Peraturan Mahkamah Agung No. 07 Tahun 2022, dari tinjauan fiqh siyasah Tanfidziyah, menunjukkan bahwa pelaksanaan aplikasi e-Court sudah sesuai dengan perkembangan zaman dan memberikan kemaslahatan bagi masyarakat. Meskipun terdapat kekurangan, seperti masih adanya persidangan manual yang mengharuskan masyarakat datang ke pengadilan, kurangnya literasi teknologi, dan gangguan eksternal seperti server down, pihak Pengadilan Negeri Kalianda Kelas I B berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan dan arahan yang baik dalam pendaftaran persidangan secara elektronik. Kata Kunci: Implementasi, E-litigasi, Fiqh siyasah tanfidziyah.

Actions (login required)

View Item