PELAKSANAAN TRADISI NGURUKKEN MAJEU DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat)

SAFNA, JUWITA (2025) PELAKSANAAN TRADISI NGURUKKEN MAJEU DALAM UPACARA PERKAWINAN ADAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM (Studi di Desa Kartaraharja Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (4MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (4MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan dalam pelaksaan tradisi ngurukken majeu adalah proses sakral yang mengikat dua individu dan keluarga dalam masyarakat Lampung, terutama ketika mempelai wanita berasal dari suku yang berbeda. Dalam tradisi ini, prosesi peminangan menjadi langkah awal dalam perkawinan, di mana keluarga calon mempelai pria meminta izin untuk menikahi calon mempelai wanita, sekaligus memperkenalkan wanita tersebut ke dalam komunitas adat Lampung. Dalam penelitian ini membahas tentang pelaksanaan tradisi ngurukken majeu dalam upacara perkawinan adat Lampung Pepadun Perspektif hukum keluarga Islam serta menjelaskan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi ngurukken majeu. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori „urf untuk melihat pandangan Islam terhadap pelaksanaan tradisi ngurukken majeu dalam upacara perkawinan adat Lampung Pepadun. Metode penelitian menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku dan jurnal) dan metode pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan Analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tradisi ngurukken majeu di Desa Kartaraharja, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawang Barat, memiliki peran penting dalam mengintegrasikan calon mempelai wanita yang berasal dari suku lain ke dalam komunitas adat Lampung. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, seperti pengangkenan anak, acara adat bungai, cuwak mengan (makan bersama), dan sujud kilui selamat (meminta doa restu). Setiap tahapan dalam tradisi ini bertujuan untuk mempererat hubungan antar keluarga, membangun kedekatan emosional, serta menjaga keharmonisan dalam masyarakat adat Lampung. Dalam pandangan hukum Islam, ada beberapa aspek dari tradisi ngurukken majeu yang dapat dianggap bertentangan dengan prinsip prinsip syariah. Salah satunya adalah pengangkenan anak, yang meskipun bersifat simbolis, bisa menimbulkan kesalahpahaman terkait dengan nasab dan warisan. Dalam Islam, hubungan nasab yang sah hanya berlaku antara orang yang memiliki hubungan darah, dan pengangkenan anak bisa dianggap mengubah status hukum yang tidak diakui dalam syariah. Selain itu, praktik pemberian uang adat yang berlebihan atau berpotensi menjadi beban tambahan bisa bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam. Berdasarkan hukum wad‟i hukum ditetapkan berdasarkan sebab, syarat, dan penghalang suatu akibat hukum. Tradisi ngurukken majeu, khususnya pengangkenan anak, berfungsi sebagai calon mempelai wanita berasal dari suku lain, harus diangkat sebagai anak agar diterima dalam adat Lampung dan sah masuk dalam komunitas adat suami. Oleh karena itu, meskipun tradisi ini mengedepankan nilai-nilai sosial dan budaya, penerapannya harus memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan syariah Islam. Kata Kunci: Pelaksanaan Tradisi Ngurukken Majeu, Hukum Islam Dan Perkawinan, Adat Lampung Pepadun. ABSTRACT Marriage in the ngurukken majeu tradition is a sacred process that binds two individuals and families in Lampung society, especially when the bride and groom come from different tribes. This tradition, which involves making the bride part of her husband's family through a child-bearing procession, reflects the deep social and cultural values of Lampung's traditional society. In this tradition, the proposal procession is the first step in marriage, where the prospective groom's family asks permission to marry the prospective bride, as well as introducing the woman into the Lampung traditional community. This research discusses the implementation of the ngurukken majeu tradition in the Lampung Pepadun traditional wedding ceremony from an Islamic family law perspective and explains how Islamic law views the implementation of the ngurukken majeu tradition. The theory used in this research is the 'urf theory to look at the Islamic view of the implementation of the ngurukken majeu tradition in the Lampung Pepadun traditional wedding ceremony. The research method uses field research methods with this research being descriptive qualitative with primary data sources (obtained directly from the field) and secondary data (books and journals) and data collection methods namely observation, interviews and documentation. Meanwhile, data analysis was carried out qualitatively using inductive thinking methods. The results of this research indicate that the implementation of the ngurukken majeu tradition in Kartaraharja Village, Tulang Bawang Udik District, West Tulang Bawang Regency, has an important role in integrating prospective brides from other tribes into the Lampung traditional community. This process involves several stages, such as the child's birth, the traditional bungai event, cuwak mengan (eating together), and prostration kilui Selamat (asking for blessing). Each stage in this tradition aims to strengthen relationships between families, build emotional closeness, and maintain harmony in the Lampung traditional community. In the view of Islamic law, there are several aspects of the ngurukken majeu tradition that can be considered contrary to sharia principles. One of them is the birth of a child, which, although symbolic, can give rise to misunderstandings regarding lineage and inheritance. In Islam, legal lineage relationships only apply between people who are related by blood, and the adoption of a child can be considered a change in legal status that is not recognized in sharia. Apart from that, the practice of giving customary money that is excessive or has the potential to become an additional burden can be contrary to the principles of justice in Islam. Therefore, although this tradition prioritizes social and cultural values, its implementation must ensure that there is no violation of the provisions of Islamic sharia. Keywords: Implementation of the Ngurukken Majeu Tradition, Islamic Law and Marriage, Lampung Pepadun Custom.

Actions (login required)

View Item