IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung)

AYU, NURHIDAYAH (2025) IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG NOMOR 55 TAHUN 2021 TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK PERSPEKTIF FIQIH SIYASAH (Studi di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (5MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Perkawinan pada usia anak atau lumrah disebut perkawinan dini, di Provinsi Lampung sendiri terkhusus Kabupaten Pesawaran, sepanjang tahun 2022 terdapat 150 pasangan di bawah umur mengajukan dispensasi nikah. Alasannya, banyak diantara mereka yang sudah hamil duluan. Penyebab terjadinya dispensasi kawin ini begitu banyak, salah satunya pergaulan bebas dan adanya Kebanyakan sudah hamil di luar nikah, sehingga melaksanakan Perkawinan di bawah umur. Penilitian ini memiliki rumusan masalah yaitu diantaranya, Bagaimana implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Pasal 4 Nomor 55 tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung? Dan Bagaimana pandangan fiqh siyasah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung nomor 55 tahun 2021 tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Tujuan dari penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Pasal 4 Nomor 55 tahun 2021 tentang pencegahan Perkawinan Usia Anak di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dan Untuk mengetahui dan menganalisis Perkawinan dini dalam pandangan fiqh siyasah di Desa Bawang Kecamatan Punduh Pidada Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara kualitatif fenomenologi. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Adapun Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi partisipan, wawancara terstruktur dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendiskripsikan Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak Persfektif Fiqih Siyasah di Desa Bawang, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak yaitu tentang Peran Pemerintah Dan Pemangku Kepentingan lainya dalam Upaya Pencegahan Perkawinan yang telah dilakukan beberapa terlaksana namun sangat belum maksimal diberbagai sektor hal ini tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu Internal dan Ekternal. Analisis fiqh siyasah tanfidziyah terhadap Implementasi Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 55 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Perkawinan Usia Anak terkait peran pemerintah desa dan pemangku kepentingan dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Usia Anak sudah dilakukan dan berjalan sesuai dengan fqih siyasah tanfidziyah yaitu pelaksanaan perundang-undangan. Dan pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya sudah bersikap sesuai prinsip dan konsep imamah yaitu adil, amanah, dan profesional dalam memberikan pelayanan terkait Pencegahan Perkawinan Usia Anak dan selalu berupaya mengutamakan kemaslahatan dan kesejahteraan rakyatnya. Kata Kunci: Implementasi Pasal 4, Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2021, Pencegahan Perkawinan Usia Anak. ABSTRACT Child marriage or commonly called early marriage, in Lampung Province itself, Pesawaran Regency, throughout 2022 there were 150 underage couples applying for marriage dispensation. The reason is, many of them were already pregnant. The causes of this marriage dispensation are many, one of which is promiscuity and the existence of Most of them are already pregnant outside of marriage, so they carry out underage marriages.This research has a problem formulation, namely, How is the implementation of the Regulation of the Governor of Lampung Province Article 4 Number 55 of 2021 concerning the Prevention of Child Marriage in Bawang Village, Punduh Pidada District, Pesawaran Regency, Lampung Province? And what is the view of siyasah fiqh regarding the implementation of Article 4 of Lampung Province Governor Regulation number 55 of 2021 concerning Prevention of Child Marriage in Bawang Village, Punduh Pidada District, Pesawaran Regency, Lampung Province. The aim of this research is, to find out the implementation of Lampung Province Governor Regulation Article 4 Number 55 of 2021 concerning the prevention of child marriage in Bawang Village, Punduh Pidada District, Pesawaran Regency, Lampung Province and to find out and analyze early marriage from the perspective of siyasah fiqh in Bawang Village, Punduh District. Pidada, Pesawaran Regency, Lampung Provinc. This study uses a qualitative phenomenological approach method. The data used are primary data and secondary data. The data collection techniques in this study are participant observation, structured interviews and documentation. All of these data are materials to describe the Implementation of Article 4 of the Lampung Province Governor Regulation Number 55 of 2021 concerning the Prevention of Early Child Marriage from the Fiqh Siyasah Perspective in Bawang Village, Punduh Pidada District, Pesawaran Regency. The results of the study indicate that the Implementation of Article 4 of the Lampung Province Governor Regulation Number 55 of 2021 concerning the Prevention of Early Childhood Marriage, namely regarding the Role of the Government and other Stakeholders in Efforts to Prevent Childhood Marriage, which has been carried out several times, has been implemented but has not been maximized in various sectors. This is certainly influenced by several factors, namely Internal and External. The analysis of fiqh siyasah tanfidziyah on the Implementation of the Lampung Province Governor Regulation Number 55 of 2021 concerning the Prevention of Early Childhood Marriage related to the role of the village government and stakeholders in Efforts to Prevent Early Childhood Marriage has been carried out and is running in accordance with fiqh siyasah tanfidziyah, namely the implementation of legislation. And the government in carrying out its duties and functions has acted according to the principles and concepts of imamah, namely fair, trustworthy, and professional in providing services related to the Prevention of Child Marriage and always strives to prioritize the interests and welfare of its people. Key Words: Implementation of Article 4, Regulation of the Governor of Lampung Province Number 5 of 2021, Prevention of Early Child Marriage.

Actions (login required)

View Item