PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENAMBAHAN BIAYA ONGKOS TRAVEL TANPA KESEPAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Jasa Travel Linggau Wisata Rute Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan-Kota Bandar Lampung)

NATASYA, FRISCILIA PUTRI (2025) PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PENAMBAHAN BIAYA ONGKOS TRAVEL TANPA KESEPAKATAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi pada Jasa Travel Linggau Wisata Rute Kota Lubuklinggau Sumatera Selatan-Kota Bandar Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (1MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (3MB)

Abstract

ABSTRAK Penambahan biaya ongkos secara sepihak dalam jasa travel seringkali menimbulkan ketidakjelasan dan kerugian bagi konsumen. Salah satunya pada layanan perjalanan travel Linggau Wisata rute kota Lubuklinggau Sumatera Selatan-kota Bandar Lampung, di mana biaya yang telah disepakati sebelumnya sebesar Rp. 350.000, tiba-tiba ditambah dengan biaya tambahan sebesar Rp. 30.000 di tengah perjalanan dengan alasan untuk uang jalan tol. Praktik ini menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan konsumen dalam konteks transaksi yang tidak transparan dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Penelitian ini menggunakan teori Ijarah (sewa-menyewa), yang mengatur mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam perjanjian sewa, termasuk di dalamnya soal pembayaran harga yang telah di sepakati. Berdasarkan dari latar belakang masalah tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik penambahan biaya ongkos travel tanpa kesepakatan pada jasa travel Linggau Wisata rute kota Lubuklinggau Sumatera Selatan-kota Bandar Lampung dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen atas penambahan biaya ongkos travel tanpa kesepakatan pada jasa travel Linggau Wisata rute kota Lubuklinggau Sumatera Selatan-kota Bandar Lampung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetaui dan menganalisis praktik penambahan biaya ongkos travel tanpa kesepakatan dan mengetahui serta menganalisis perspektif hukum Islam terhadap perlindungan konsumen atas penambahan biaya ongkos travel tanpa kesepakatan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini melibatkan wawancara mendalam dengan konsumen dan penyedia jasa travel, serta observasi terhadap praktik yang terjadi di lapangan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif analitis untuk menggali pandangan hukum Islam terkait transaksi perjalanan, khususnya mengenai biaya tambahan yang tidak disepakati. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut hukum Islam, penambahan biaya tanpa kesepakatan tersebut tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keterbukaan yang harus ada dalam setiap akad. Penambahan biaya yang dilakukan secara sepihak dapat menyebabkan rusaknya (fasid) akad ijarah, yaitu akad sewa-menyewa yang dalam hal ini mengatur hubungan antara penyedia jasa dan konsumen. Oleh karena itu, untuk menjaga keabsahan akad dan melindungi hak-hak konsumen, penyedia jasa harus memastikan adanya kesepakatan yang jelas dan transparan mengenai biaya yang akan dikenakan sebelum transaksi dimulai. Perlindungan konsumen dalam hal ini harus mengedepankan prinsip keadilan, dengan menghindari adanya biaya tambahan yang tidak disetujui oleh konsumen sebelumnya. Kata Kunci: perlindungan konsumen, biaya tambahan, ongkos travel, kesepakatan, hukum Islam, akad ijarah, fasid, transparansi, keadilan. ABSTRACT The unilateral addition of transportation costs in travel services often results in confusion and losses for consumers. One example of this occurs in the travel service provided by Linggau Wisata on the route from Lubuklinggau, South Sumatra to Bandar Lampung, where the previously agreed fare of IDR 350,000 was suddenly increased by an additional IDR 30,000 during the journey, with the explanation being for toll fees. This practice raises questions about consumer protection in the context of transactions that are not transparent and do not align with the initial agreement. This study uses the theory of Ijarah (leasing), which regulates the rights and obligations of both parties in a lease agreement, including the payment of the agreed price. Based on this background, the research questions in this study are: how does the practice of adding transportation costs without agreement occur in the Linggau Wisata travel service on the route from Lubuklinggau, South Sumatra to Bandar Lampung, and how does Islamic law view consumer protection concerning the addition of travel costs without agreement occur in the Linggau Wisata travel service on the route from Lubuklinggau, South Sumatra to Bandar Lampung. This study aims to identify and analyze the practice of adding travel costs without mutual agreement and to explore the Islamic legal perspective on consumer protection against such unagreed additional costs. The research method used is field research with a qualitative approach. This study involves in-depth interviews with consumers and travel service providers, as well as observations of practices on the ground. The data obtained is then analyzed descriptively and analytically to explore Islamic legal views on travel transactions, particularly regarding unagreed additional costs. The research also compares the findings in the field with the principles of Sharia law governing contracts in leasing (Ijarah), as well as the consumer protection regulations in force in Indonesia. The research findings show that according to Islamic law, the addition of costs without agreement is not justified, as it contradicts the principles of justice and transparency that must be present in every contract. The unilateral addition of costs can cause the Ijarah contract to become invalid (fasid), as this contract regulates the relationship between the service provider and the consumer. Such a practice is considered haram in Islam, as it can harm the consumer and violate the principle of transparency in transactions. Therefore, in order to maintain the validity of the contract and protect the rights of consumers, the service provider must ensure there is a clear and transparent agreement on the costs to be incurred before the transaction begins. Consumer protection in this case must prioritize the principle of justice, by avoiding any additional costs that have not been previously agreed upon by the consumer. Keywords: consumer protection, additional costs, travel expenses, agreement, Islamic law, Ijarah contract, fasid, transparency, justice.

Actions (login required)

View Item