OKTA, ALDIANSYAH (2025) PERAN KEPALA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI PASAL 14 (a) NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA PRESPEKTIF FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Pada Desa Wates, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.
|
PDF
Download (4MB) |
|
|
PDF
Restricted to Repository staff only Download (6MB) |
Abstract
ABSTRAK Standar Pelayanan Minimal Desa adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat desa secara minimal. Desa Wates masih banyak masalah yang menghambat penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa. Beberapa masalah tersebut antara lain masyarakat belum sepenuhnya mendapatakan kemudahan tentang pelayanan administrasi pemerintah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa. Kepala Desa sebagai pemimpin mempunyai tanggung jawab memastikan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terpenuhin. Sehingga Rumusan Masalah ini : 1) Bagaimana Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa? 2) Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah terhadap Peran Kepala Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa Prespektif Fiqh Siyasah Tanfidziyah? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diambil secara langsung, dan data sekuder diambil dari Buku dan, Jurnal. Hasil Penelitian berdasarkan Pasal 14(a) Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Peran Kepala Desa berperan dalam menyediakan dan menetapkan pelayanan administrasi Desa secara online dan ofline. Peran yang dilakukan Kepala Desa Wates telah sesuai dengan prinsip siyasah tanfidziyah dengan bertanggung jawab kepada masyarakat, sesuai dengan ajaran Islam pemimpin bertanggung jawab atas yang dipimpinnya dengan memberikan pelayanan administrasi secara online dan offline. ABSTRACT The Minimum Service Standards for Villages are provisions regarding the types and quality of services that are the responsibility of the village and must be minimally provided to every village community. However, in Wates Village, there are still many issues hindering the implementation of these Minimum Service Standards. Among these issues is the fact that the community has not yet fully received easy access to government administrative services. The Minister of Home Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 regulates these Minimum Service Standards. As the village leader, the Village Head is responsible for ensuring that the services provided to the community meet these standards. The problem statements of this research are: 1) What is the role of the Village Head according to Article 14(a) of the Minister of Home Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 on Minimum Service Standards for Villages? 2) What is the perspective of Fiqh Siyasah Tanfidziyah on the role of the Village Head based on Article 14(a) of the Minister of Home Affairs Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2017 on Minimum Service Standards for Villages? This research employs a qualitative descriptive field research method. The data used includes primary data, which is collected directly, and secondary data, which is sourced from books and journals. The findings reveal that, according to Article 14(a) of the Minister of Home Affairs Regulation Number 2 of 2017 on Minimum Service Standards for Villages, the Village Head plays a role in providing and implementing village administrative services both online and offline. The role of the Village Head of Wates is in line with the principles of Siyasah Tanfidziyah, as they are responsible for the community, and in accordance with Islamic teachings, a leader is accountable for those they lead by offering administrative services both online and offline.
| Item Type: | Thesis (Diploma) |
|---|---|
| Subjects: | Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Divisions: | Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara) |
| Depositing User: | LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI |
| Date Deposited: | 13 Jan 2025 02:58 |
| Last Modified: | 13 Jan 2025 02:58 |
| URI: | https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/36941 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |


