IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFIŻIYYAH (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

RIA, WELMA OKTAVIA (2025) IMPLEMENTASI PASAL 29 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR NOMOR 10 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DESA PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH TANFIŻIYYAH (Studi di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (7MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (7MB)

Abstract

Abstrak Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum, maka dalam kehidupan dibatasi oleh sebuah peraturan yang harus ditaati, peraturan dibuat dengan tujuan agar dalam kehidupan bermasyarakat tercipta suatu kehidupan yang harmonis, adil, aman dan makmur. Pengangkatan perangkat Desa dan kepala desa di Desa Pematang Tahalo ini tidak merujuk pada Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa, namun hal tersebut dibenarkan melalui Fiqh Siyāsah Tanfidżiyyah karena sudah dilakukan musyawarah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Pelaksanaan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur ?, Bagaimana Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfidżiyyah Terhadap Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur ?. Tujuan masalah dalam penelitian ini yaitu Untuk mengetahui Proses Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa. Untuk Mengetahui Perspektif Fiqh Siyāsah Tanfidżiyyah Terhadap Pengangkatam perangkat Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung, Kabupaten Lampung Timur. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian field research (Penelitian Lapangan). Field research (Penelitian Lapangan), Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, peneliti mendapatkan hasil dari penelitian ini melalui data observasi, wawancara, dokumentasi. Sedangkan metode pengolahan data dengan Editing, Classifying, Concluding. Kesimpulan penelitian ini yaitu pengangkatan perangkat Desa di Desa Pematang Tahalo, Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur tidak dilakukan dilakukan penjaringan, penyaringan hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa hanya dilakukan BDP, Kaur, Kasi, Kadus dan RT, dan tidak melibatkan suara dan dukungan dari masyarakat. Menurut tinjauan dari Fiqh Siyāsah Tanfiżiyyah pengangkatan perangkat Desa dan kepala Desa ini telah sesuai dengan prinsip Fiqh Siyāsah Tanfiżiyyah yaitu pemimpin harus berilmu, baligh dan berakal, sehat jasmani dan rohani. Pengangkatan perangkat desa, sejalan dengan prinsip siyasah Tanfiżiyyah yang mengedepankan musyawarah dan mufakat dalam memutuskan perkara. Pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa di Desa Pematang Tahalo Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur masih belum sepenuhnya menerapkan Peraturan tersebut. Pengisian jabatan pada masyarakat yang menjadi pendukungnya diwaktu pemilihan Kepala Desa Kata Kunci : Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur, Fiqh Siyāsah Tanfiżiyyah. Abstract The village is a legal community unit, so life is limited by regulations that must be obeyed, regulations are made with the aim of creating a harmonious, just, safe and prosperous life in society. The appointment of village officials and village heads in Pematang Tahalo Village does not refer to Article 29 of East Lampung Regency Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning Village Apparatus, but this is justified through Fiqh Siyāsah Tanfidżiyyah because deliberation has already been held. The formulation of the problem in this research is: How is Article 29 of East Lampung Regency Regional Regulation Number 10 of 2016 implemented concerning Village Officials in Pematang Tahalo Village, Jabung District, East Lampung Regency? Jabung District, East Lampung Regency?. The aim of the problem in this research is to determine the process of appointing village officials in Pematang Tahalo Village, Jabung District, East Lampung Regency based on Article 29 of East Lampung Regency Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning Village Apparatus. To find out the Perspective of Fiqh Siyāsah Tanfidżiyyah Fiqh on the Appointment of Officials in Pematang Tahalo Village, Jabung District, East Lampung Regency. This research method uses field research. Field research (Field Research), This research is descriptive qualitative in nature, researchers obtain the results of this research through observation data, interviews, documentation. Meanwhile, the data processing method is Editing, Classifying, Concluding. The conclusion of this research is that the appointment of Village officials and Village heads in Pematang Tahalo Village, Jabung District, East Lampung Regency was not carried out by screening, this screening was not in accordance with the regulations of Article 29 of East Lampung Regency Regional Regulation Number 10 of 2016 concerning Village Apparatus, only BDP carried out. Kaur, Kasi, Kadus and RT, and does not involve voices and support from the community. According to a review of the siyasah Tanfiżiyyah fiqh, the appointment of Village officials and Village heads is in accordance with the principles of Fiqh Siyāsah Tanfiżiyyah, namely that leaders must be knowledgeable, mature and sensible, physically and spiritually healthy. The appointment of village officials is in line with the principle of Fiqh Siyāsah Tanfidżiyyah which prioritizes deliberation and consensus in deciding cases. The implementation of the appointment of Village Officials in Pematang Tahalo Village, Jabung District, East Lampung Regency still does not fully implement this Regulation. Filling positions for the people who support them during the election of the Village Head Keywords: East Lampung Regency Regional Regulations, Fiqh Siyāsah Tanfidżiyyah.

Actions (login required)

View Item