ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BAGI KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung)

Arif, Priyanto (2025) ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN BAGI KORBAN PEMERKOSAAN (Studi Kasus Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Banyak kasus pemerkosaan yang sering kita temui dalam masyarakat, surat kabar dan berita di mana yang dijadikan korban adalah anak di bawah umur. Namun, bukanya mendapat hukuman yang sepadan, banyak kasus pemerkosaan yang berakhir dengan menikahkan korban dengan pelaku sebagai solusinya. Pada penelitian ini akan dibahas tentang bagaimana pernikahan korban pemerkosaan perspektif Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pernikahan korban pemerkosaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan atau field research, yaitu sebuah penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap peristiwa dan data-data yang ada dilapangan. Metode yang digunakan dalam penulisan ini yaitu metode kualitatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan dan menjelaskan masalah-masalah yang ada sekarang dengan cara mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasi, menganalisa. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah Dinas PPPA Provinsi Lampung melalui UPTD PPA sebagai penyedia jasa pelayanan bagi para korban pemerkosaan perempuan tidak membenarkan terjadinya perdamaian antara korban pemerkosaan dengan pelakunya dengan jalan pernikahan. Berdamai dan menikahkan pelaku dengan korban pemerkosaan akan menimbulkan banyak kerugian bagi korban, karena korban yang memiliki rasa trauma akibat pemerkosaan harus hidup berdampingan dengan pelakunya. Ini bisa menjadi tekanan batin yang lebih dalam lagi yang menyebabkan korban lebih menderita, karena pelaku bisa saja memperlakukan korban secara semena-mena. Pernikahan antara pelaku dan korban pemerkosaan memiliki hukum makruh. Karena meskipun korban ikhlas untuk menikah dengan pelaku, tetapi pasti ada keraguan dan rasa takut yang dirasakan oleh korban. Rasa trauma dan takut inilah yang menjadikan keikhlasan korban untuk menikah dengan pelakunya tidak berjalan sepenuhnya. Terlebih lagi pernikahan yang dilakukan bagi si pelaku ini bisa diniatkan hanya untuk melepaskan diri dari jeratan hukum pidana saja. Sehingga si pelaku pun belum tentu ikhlas dan bersungguh-sungguh untuk menikahi korbannya, bahkan pelaku bisa berlaku semena-mena bahkan menyakiti korban setelah menikah. Kata Kunci : Pernikahan, Korban Pemerkosaan, Dinas PPPA. ABSTRACT We often encounter many cases of rape in society, newspapers and news where the victims are minors. However, instead of receiving commensurate punishment, many rape cases end with the victim marrying the perpetrator as a solution. In this research, we will discuss how the marriage of a rape victim is seen from the perspective of the Women's Empowerment and Child Protection Service, and how Islamic law views the marriage of a rape victim. This type of research is field research, namely research carried out directly on events and data in the field. The method used in this writing is a qualitative method. The nature of this research is descriptive qualitative, namely research that describes and explains current problems by collecting data, compiling, classifying, analyzing. The conclusion from the results of this research is that the Lampung Province PPPA Service through the UPTD PPA as a service provider for female rape victims does not justify peace between the rape victim and the perpetrator through marriage. Reconciling and marrying the perpetrator and the rape victim will cause many losses for the victim, because the victim who is traumatized by rape must live side by side with the perpetrator. This can be a deeper mental pressure that causes the victim to suffer more, because the perpetrator can treat the victim arbitrarily. Marriage between a perpetrator and a rape victim is legally makruh. Because even though the victim is willing to marry the perpetrator, there must be doubts and fear felt by the victim. This feeling of trauma and fear is what makes the victim's sincerity in marrying the perpetrator not fully realized. Moreover, the marriage carried out for the perpetrator could be intended only to escape the entanglement of criminal law. So the perpetrator is not necessarily sincere and serious about marrying his victim, in fact the perpetrator can act arbitrarily and even hurt the victim after marriage. Keywords: Marriage, Rape Victims, PPPA Service.

Actions (login required)

View Item