IMPLEMENTASI PASAL 24 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN PERSPEKTIF SIYA<SAH TANFIZ|IYAH SYAR’IYYAH (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Tengah)

ARYA, TERI GISTI (2025) IMPLEMENTASI PASAL 24 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PERBAIKAN JALAN PERSPEKTIF SIYA<SAH TANFIZ|IYAH SYAR’IYYAH (Studi Kasus di Dinas Pekerjaan Umum Lampung Tengah). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Jalan merupakan infrastuktur yang mempunyai peranan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya sebagai sarana transportasi yang merupakan unsur penting dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan untuk mengembangan kehidupan dan memajukan kesejahteraan masyarakat. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah dalam perbaikan jalan Dan Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap Peran Pemerintah Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lampung Tengah dalam perbaikan jalan rusak. Dilihat dari jenisnya penelitian ini mengunakan jenis penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan langsung pada responden. Penelitian data dan informasi bersumber dari lapangan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa Implementasi Pasal 24 Undang-undang Republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penyelenggaraan perbaikan jalan di dinas pekerjaan umum Lampung Tengah dilakukan dengan cara melakukan perbaikan jalan dengan mengutamakan jalan yang rusak parah terlebih dahulu serta memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang perioritas perbaikan jalan tersebut,kemudian untuk jalan yang belum sempat diperbaiki dinas pekerjaan umum melakukan pembuatan tanda-tanda terhadap jalan yang rusak tersebut sembari menunggu anggaran-anggaran yang bisa digunakan selanjutnya. Sedangkan Perspektif fiqh siyasah tanfiziyyah terhadap implementasi pasal 24 undang-undang republik Indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap penyelenggaraan perbaikan jalan di dinas pekerjaan umum sudah sesuai dengan hukum islam karna dinas PU sudah melaksanakan tugas yang diamanatkan didalam undang-undang tersebut dikendatipun belum maksimal secara penuh mengingat pendanaan yang kurang memadai Kata Kunci : Fiqh Siyasah,Dinas PUPR Lampung Tengah. ABSTRACT Roads are infrastructure that has a big role in people's lives. One of them is as a means of transportation which is an important element in the economic, social and cultural fields as well as the environment for developing life and advancing community welfare. The aim of this research is to find out how the role of the Regional Government of the Central Lampung Regency Public Works and Spatial Planning Service is implemented in road repairs and what is the perspective of siyasah fiqh on the Role of the Central Lampung Regency Public Works and Spatial Planning Service Regional Government in repairing damaged roads. Judging from the type, this research uses field research, namely research carried out directly on respondents. Research data and information comes from the field. The results of this research reveal that the implementation of Article 24 of Law of the Republic of Indonesia number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation regarding the implementation of road repairs in the Central Lampung public works department is carried out by carrying out road repairs by prioritizing seriously damaged roads first and providing an explanation. to the public about the priority of repairing the road, then for roads that have not yet been repaired, the public works department makes signs on the damaged roads while waiting for the budgets that can be used later. Meanwhile, the fiqh siyasah tanfiziyyah perspective on the implementation of article 24 of the Republic of Indonesia Law number 22 of 2009 concerning road traffic and transportation regarding the implementation of road repairs in the public works department is in accordance with Islamic law because the Public Works Department has carried out the duties mandated in the law. although it has not been fully maximized considering inadequate funding Kata Kunci : Fiqh Siyasah, Dinas PUPR Lampung Tengah.

Actions (login required)

View Item