TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PARALEGAL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM (Studi di Kantor LKBH SPSI Provinsi Lampung)

AJI, SOFWAN (2025) TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP PERAN PARALEGAL DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PASAL 8 PERATURAN DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM (Studi di Kantor LKBH SPSI Provinsi Lampung). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of PUSAT 1 5 AJI SOFWAN.pdf] PDF
Download (5MB)
[thumbnail of SKRIPSI CETAK AJI SOFWAN.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Advokat dalam melakukan pembelaan berdasarkan acces to justice dan equality before the law mengalami kekurangan advokat didalam lembaga bantuan hukum, merujuk pada Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan bantuan hukum pasal 8 ayat 2. Permasalahan dalam penelitian ini adalah peran Paralegal dalam mengimplementasikan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Paralegal dalam mengimplementasikan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian Lapangan (Field Research) dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris yang menggunakan data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi pustaka dan didukung wawancara dengan narasumber pada penelitian ini terdiri dari Ketua Yayasan LKBH SPSI Provinsi Lampung, Direktur LKBH SPSI Provinsi Lampung, Advokat atau Sekretaris LKBH SPSI Provinsi Lampung, 6 Paralegal LKBH SPSI Provinsi Lampung dan 4 masyarakat penerima bantuan hukum non litigasi. Analisa data secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui peran paralegal dalam mengimplementasikan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum sudah terlaksana dengan baik, akan tetapi masih terdapat beberapa hambatan di antaranya pada saat rekruitmen paralegal tidak dilaksanakannya pendidikan dan pelatihan paralegal sesuai dengan pedoman pendidikan dan pelatihan paralegal yang ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Menurut Fiqh Siyasah Tanfidziyah berdasarkan firman Allah SWT QS. al-Nisâ‟ ayat 35 yang menjadi dasar bagi pemenuhan hak, hukum dan keadilan dapat dilakukan oleh tiga jasa hukum, yakni: al hakâm, al-muftî dan al-mushâlih al- „alaih, yang memiliki kesamaana fungsi dengan advokat, pengacara, arbiter, konsultan atau penasehat hukum yang berperan memberikan jasa hukum. Fiqh Siyasah Tanfidziyah diperuntukkan bagi setiap individu agar menyadari kewajiban paralegal dalam melaksanakan peraturan daerah dengan penuh keikhlasan. Kata Kunci: Paralegal, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Siyasah Tanfidziyah. ABSTRACT Advocates in carrying out defense based on access to justice and equality before the law experience a shortage of advocates in legal aid institutions, referring to Bandar Lampung City Regional Regulation number 5 of 2020 concerning the implementation of legal aid article 8 paragraph 2. The problem in this research is the role of Paralegals in implementing Article 8 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the Implementation of Legal Aid and Siyasah Tanfidziyah's review of the role of Paralegals in implementing Article 8 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the Implementation of Legal Aid. The method used in this research is field research with a normative juridical and empirical juridical approach using primary and secondary data. The data collection method uses the literature study method and is supported by interviews with resource persons in this research consisting of the Chairman of the LKBH SPSI Lampung Province Foundation, the Director of the LKBH SPSI Lampung Province, an Advocate or Secretary of the LKBH SPSI Lampung Province, 6 Paralegals of the LKBH SPSI Lampung Province and 4 community recipients of legal aid. non litigation. Qualitative data analysis using deductive methods. Based on the research results, it can be seen that the role of paralegals in implementing Article 8 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 5 of 2020 concerning the Implementation of Legal Aid has been implemented well, however there are still several obstacles, including when recruiting paralegals, paralegal education and training is not implemented in accordance with the guidelines. paralegal education and training determined by the National Legal Development Agency (BPHN). According to Fiqh Siyasah Tanfidziyah based on the words of Allah SWT QS. al-Nisâ' verse 35 which is the basis for fulfilling rights, law and justice can be carried out by three legal services, namely: al hakâm, al-muftî and al-mushâlih al-'alaih, which have the same functions as advocates, lawyers, arbitrator, consultant or legal advisor whose role is to provide legal services. Fiqh Siyasah Tanfidziyah is intended for every individual to be aware of the paralegal's obligations in implementing regional regulations with full sincerity. Keywords: Paralegal, Providing Legal Aid, Siyasah Tanfidziyah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 06 Jan 2025 04:06
Last Modified: 06 Jan 2025 04:06
URI: https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/36858

Actions (login required)

View Item View Item