IMPLEMENTASI PASAL 96 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)

ALDI, JAYA WARDANA (2024) IMPLEMENTASI PASAL 96 AYAT 1 DAN 2 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 47 TAHUN 2015 TENTANG DESA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus Di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

[thumbnail of ALDY 1,3,5.pdf] PDF
Download (2MB)
[thumbnail of ALDY fullll 1.pdf] PDF
Restricted to Repository staff only

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK Alokasi Dana Desa merupakan salah satu jenis sumber pendapatan Desa yang dipergunakan untuk membangun Desa dengan tujuan mensejahterakan masyarakat. Pemerintah telah menetapkan peraturan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 47 tahun 2015 tentang Desa. Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus. Dalam hak dan kewajiban Desa pada alokasi dana desa ini tidak seesui dengan anggaran pengunaan nya tidak sesuai karena yang seharusnya dana masuk dan digunakan untuk memperbaiki jalan tidak di masukan dan alokasi dana desa. Dengan adanya latar belakang tersebut maka penulis mengambil rumusan masalah yaitu Bagaimana Implementasi Pasal 96 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa yang Ada Di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur ?. Bagaimana Alokasi Dana Desa di Desa Wana Kecamatan Melinting Perspektif Fiqh Siyāsah ? Tujuan masalah untuk mengetahui Implementasi Pasal 96 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa yang Ada Di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Untuk mengetahui Alokasi Dana Desa di Desa Wana Kecamatan Melinting Perspektif Fiqh Siyāsah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), penelitian ini bersifat analisis deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, sedangkan metode pengelolahan data menggunakan editing, sistemating, concluding. Kesimpulan dari penelitian yaitu implementasi pasal 96 ayat (1) dan (2) tentang Desa di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur bahwa pemerintahan Desa Wana kurang adanya transparansi pemberian dana Desa, karena ada beberapa tuntutan masyarakat untuk memperbaiki insfrastruktur Desa seperti jalan tidak direalisasikan oleh pemerintah Desa dan digunakan untuk pembangungan yang tidak begitu penting seperti gapura disetiap dusun untuk menunjang kemaslahatan masyarakat Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Perspektif Fiqh Siyāsah yaitu untuk mengatur kehidupan manusiadan memberikan keadilan, hal tersebut dapat di terapkan dalam pengalokasian dana Desa dengan memberikan Dana Desa sesuai dengan kebutuhan yaitu akses jalan yang layak digunakan untuk mensejahterahkan masyarakat sesuai dengan konsep dalam Fiqh Siyāsah yaitu memberikan keadilan dan kemaslahatan masyarakat. KATA KUNCI : Alokasi Dana Desa, Fiqh Siyāsah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Subjects: Siyasah (Hukum Tata Negara)
Divisions: Fakultas Syariah > Siyasah (Hukum Tata Negara)
Depositing User: LAYANAN PERPUSTAKAAN UINRIL REFERENSI
Date Deposited: 27 Dec 2024 07:57
Last Modified: 27 Dec 2024 07:57
URI: https://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/36800

Actions (login required)

View Item View Item