PERANAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYA<SAH (Studi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)

YELA, ULIANA (2024) PERANAN KEPALA DESA DALAM IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN PERSPEKTIF FIQH SIYA<SAH (Studi di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji). Diploma thesis, UIN Raden Intan Lampung.

	PDF Download (3MB)
	PDF Restricted to Repository staff only Download (5MB)

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dilaksanakan oleh pemerintahan desa. Dalam pembangunan desa kepala desa memiliki tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam latar belakang yang penulis jelaskan di atas, maka rumusan yang akan dipecahkan oleh penulis adalah menganalisis bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan di desa Menurut Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji dan faktor yang mempengaruhinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), sifat penelitian ini bersifat desriptif analisis yaitu membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat tentang peran pemerintah desa dalam pembangunan. Penelitian ini bersumber dari data primer yang diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data-data yang diambil sebagai rujukan selanjutnya dianalisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan induktif. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis maka disimpulkan tahap perencanaan, pelaksaan dan pengawasan sudah dilakukan oleh Kepala Desa tetapi, yang menjadi penghambat pembangunan infrastruktur jalan di desa dikarenakan dana yang kurang, sedangkan dana yang ada tidak hanya untuk pembangunan jalan. Sehingga Pembangunan Infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi fisik maupun non fisik. Peran Pemerintah Desa Dalam Implementai Pasal 78 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tetang Desa Kebun Dalam belum sesuai dengan fiqih siya>sah tanfiz\iyyah karena pembanguna belum dilandaskan pada konsep-konsep Pembangunan yang mementingkan kesejahteraan umat dan dalam ibadah kepada Allah Swt. Namun dapat dikatakan memang sebagian besar kebutuhan masyarakat memang ada yang sudah terpenuhi dengan baik. Kata Kunci : fiqih siya>sah tanfiz\iyyah, Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa, Undang- Undang Desa. Abstract Implementation of development as in Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Villages is carried out by the village government. In village development, the village head has duties and responsibilities that must be carried out. Village development is an effort to improve the quality of life and welfare of the village community. In the background that the author explains above, the formula that the author will solve is to analyze how road infrastructure development in the village is implemented according to Article 78 of Law Number 6 of 2014 in Kebun Dalam Village, Way Serdang District, Mesuji Regency and the factors that influence it. This type of research is field research, the nature of this research is descriptive analysis, namely making systematic and objective descriptions, images or paintings regarding facts and characteristics about the role of village government in development. This research comes from primary data obtained through interviews, observation and documentation. The data taken as a reference is then analyzed using qualitative analysis using a descriptive analysis method with an inductive approach Based on the research carried out by the author, it is concluded that the planning, implementation and supervision stages have been carried out by the Village Head, however, what is hampering the development of road infrastructure in the village is due to the lack of funds, while the existing funds are not only for road construction. So that Infrastructure Development is not yet visible, both from a physical and non-physical perspective. The role of the Village Government in implementing Article 78 of Law Number 6 of 2014 concerning Kebun Dalam Village is not yet in accordance with the fiqh siyasah tanfidziyyah because development has not been based on development concepts that prioritize the welfare of the people and the worship of Allah SWT. However, it can be said that most of society's needs have indeed been met properly. Keywords: fiqih siya>sah tanfiz\iyyah, Village Road Infrastructure Development, Village Law.

Actions (login required)

View Item